Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Gelombang protes atas kelangkaan solar bersubsidi di Balikpapan akhirnya berujung dialog cepat antara mahasiswa, sopir truk, dan DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026). Aksi yang semula diwarnai parkiran puluhan truk di sepanjang ruas jalan dari Balikpapan Plaza hingga kantor dewan itu berubah menjadi forum mencari jalan keluar.
Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama para sopir truk turun ke jalan, menyoroti sulitnya mendapatkan solar yang berdampak langsung pada aktivitas distribusi barang dan roda ekonomi. Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi pemicu utama aksi tersebut.
Diketahui, adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain, peningkatan pengawasan distribusi solar, penindakan tegas terhadap penimbunan BBM, pembukaan SPBU baru, pengoperasian SPBU 24 jam, hingga penambahan kuota solar bersubsidi untuk Kota Balikpapan.
Respons cepat ditunjukkan DPRD. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama ketiga Wakil DPRD dan anggota dewan langsung menemui massa, didampingi perwakilan Pertamina Patra Niaga. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah komitmen awal.
Salah satu langkah yang didorong adalah pengoperasian SPBU selama 24 jam di titik-titik strategis. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurai kepadatan antrean yang selama ini terjadi pada jam-jam tertentu.
“Pembukaan 24 jam harus dibarengi jaminan ketersediaan stok. Jangan sampai layanan dibuka penuh, tapi BBM justru kosong,” tegas Alwi usai menemui massa.
Tak berhenti di tingkat daerah, DPRD juga menyiapkan langkah lanjutan dengan mendorong komunikasi langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta. Rencananya, kata Alwi, perwakilan mahasiswa dan sopir truk akan dilibatkan untuk menyuarakan kebutuhan penambahan kuota solar bagi Balikpapan.
"Rencananya empat perwakilan itu akan ikut bersama kami untuk menyampaikan langsung kebutuhan penambahan kuota ke BPH Migas,” jelas Alwi.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan mendukung upaya tersebut, namun menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi tetap mengacu pada kuota dari pemerintah pusat.
“Begitu kuota ditambah, kami siap langsung menyalurkan ke SPBU. Untuk saat ini, SPBU yang memiliki kuota akan kami optimalkan, termasuk dengan layanan hingga 24 jam,” ujar Narotama Aulia Fahjri, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Reg. Kalimantan.
Bagi mahasiswa, hasil dialog ini menjadi langkah awal, bukan akhir. Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail Azis, menyebut sebagian tuntutan telah direspons positif. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu 7x24 jam untuk realisasi di lapangan.
"Jika tidak ada perubahan signifikan, aksi lanjutan dengan massa lebih besar dipastikan akan kembali digelar," tegasnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
