Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pemerataan akses perguruan tinggi tak lagi sebatas wacana di Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Program GratisPol, DPRD Kaltim mendorong terwujudnya keadilan pendidikan bagi generasi muda di seluruh pelosok provinsi.
Hal itu ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim, pada Selasa (10/06/2025), bersama sejumlah mitra perguruan tinggi.
Rapat ini digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV H. Baba, serta anggota lainnya seperti Sarkowi V. Zahry dan Agusriansyah Ridwan.
Program GratisPol dibahas sebagai strategi jangka panjang untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim yang unggul, terutama menjelang transformasi wilayah menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam forum itu, DPRD Kaltim menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kampus lokal agar program tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar menyasar kebutuhan mahasiswa secara nyata.
“GratisPol bukan sekadar bantuan pendidikan. Ini adalah investasi masa depan. Kita ingin SDM Kaltim menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, terutama saat IKN mulai beroperasi penuh,” ujar Ekti Imanuel.
Program ini dirancang untuk menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kaltim. Sementara bagi mahasiswa yang belajar di luar provinsi maupun luar negeri, pembiayaan diberikan melalui mekanisme beasiswa yang disalurkan lewat institusi masing-masing.
Pada kesempatan itu, Darlis Pattalongi menegaskan, partisipasi aktif kampus sangat penting untuk memastikan efektivitas program. “Kampus harus menjadi mitra pemerintah dalam menyaring dan membina mahasiswa penerima manfaat. Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau hanya bersifat seremonial,” tegasnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, serta 16 perwakilan perguruan tinggi dan sekolah tinggi dari berbagai wilayah di Kaltim.
Dialog terbuka antara DPRD dan pihak kampus menghasilkan sejumlah masukan penting, mulai dari mekanisme seleksi mahasiswa, transparansi alokasi anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV, H Baba menyatakan bahwa program GratisPol akan terus dievaluasi setiap tahun agar semakin responsif terhadap kondisi riil mahasiswa dan perguruan tinggi.
“Kami tidak ingin ada anak Kaltim yang gagal kuliah hanya karena alasan ekonomi. Tapi kita juga ingin program ini dikelola secara akuntabel dan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Dengan dorongan kuat dari DPRD dan dukungan kampus lokal, Program GratisPol diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi muda Kaltim yang cerdas, berdaya saing, dan siap menyongsong perubahan besar di masa depan. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
