Menakar Keberanian Gubernur Rudy: Dilema "Kursi Kosong" dan Mesin Birokrasi Kaltim

Oleh: Rusdiansyah Aras

MEMASUKI awal tahun 2026, wajah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah komando Gubernur Rudy Mas’ud—atau yang akrab disapa Harum—berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, publik menagih janji percepatan pembangunan; namun di sisi lain, "mesin" yang seharusnya menggerakkan kebijakan itu justru masih banyak yang tak bertuan. Ada 15 pos jabatan eselon II yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kekosongan ini bukan perkara sepele. Dalam tata kelola pemerintahan, jabatan kepala dinas adalah "ujung tombak" teknis. Menjalankan anggaran sebesar belasan triliun dengan 15 lubang di struktur inti adalah sebuah risiko tinggi. Pertanyaannya: Mengapa hingga kini "kabinet" Kaltim belum juga lengkap?

Langkah Berhati-hati atau Tarik Ulur Politik? Gubernur Rudy Mas’ud sebenarnya bukan tanpa gerak. Pada Desember 2025 lalu, ia telah melakukan pelantikan terhadap 91 pejabat, termasuk mutasi 7 pejabat eselon II. Langkah ini dianggap sebagai "pemanasan" untuk merapikan barisan. Namun, 15 OPD sisa yang masih lowong menunjukkan adanya kehati-hatian yang luar biasa—atau mungkin, sebuah proses penyaringan yang sangat ketat.

Gubernur Harum berulang kali menegaskan: "Tidak ada transaksional." Sebuah pernyataan yang melegakan sekaligus menantang. Ia ingin memastikan bahwa siapa pun yang duduk di kursi panas itu bukan karena kedekatan, melainkan karena kompetensi murni. Namun, di dunia birokrasi, kehati-hatian yang terlalu lama bisa berujung pada stagnasi. Plt, seberapa hebat pun mereka, memiliki keterbatasan kewenangan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan anggaran jangka panjang.

Strategi BKD: Digitalisasi dan seleksi terbuka di belakang layar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim tengah menggodok mekanisme Seleksi Terbuka (Selter) yang rencananya akan digulirkan pada Januari-Februari 2026 ini. Langkah BKD yang mengintegrasikan sistem SI-ASN BKN dalam proses seleksi adalah sinyal positif. Ini adalah upaya untuk menutup celah "titipan" dan memastikan proses berjalan transparan.

Saat ini, BKD tengah melakukan pemetaan kebutuhan. Kabarnya, seleksi ini tidak hanya dibuka untuk internal Pemprov Kaltim, tapi juga memberikan kesempatan bagi ASN dari luar daerah untuk ikut bertarung. Ini adalah langkah berani untuk mencari "darah segar" guna mendukung visi besar Gubernur.

Harapan dan realita sebagai jurnalis, saya melihat tantangan besar di depan mata. APBD Kaltim 2026 yang terkoreksi ke angka Rp15,15 triliun menuntut efisiensi tingkat tinggi. Tanpa nakhoda definitif di 15 OPD, target-target pembangunan bisa meleset. Gubernur Rudy harus segera menekan pedal gas.

Waktu terus berjalan. Publik tidak hanya butuh kepastian figur, tapi juga hasil kerja nyata. Jika proses seleksi terbuka ini kembali molor, maka narasi "Gaspol" yang sering digaungkan akan kehilangan taringnya di tengah jalan.

Kita tunggu saja, apakah di triwulan pertama 2026 ini, kursi-kursi kosong di jalan Gajah Mada itu akan segera terisi oleh wajah-wajah yang mampu membawa Kaltim benar-benar "Harum" di kancah nasional. (*)