Mencari "Jalan Tengah" di Tengah Badai Fiskal Kaltim 2026

Catatan: Rusdiansyah Aras

Pendidikan dan olahraga adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun martabat sebuah bangsa, khususnya di Kalimantan Timur. Namun, awal tahun 2026 ini kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang menyesakkan: niat mulia program GratisPol (Pendidikan Gratis) sedang diuji oleh realitas fiskal yang menyusut dan polemik administratif yang melibatkan kampus-kampus besar kita.

Sebagai jurnalis dan orang yang lama berkecimpung dalam organisasi serta pembinaan sumber daya manusia olahraga prestasi, saya melihat riak-riak di Universitas Mulawarman (Unmul) dan ITK Balikpapan bukanlah sekadar masalah teknis "salah input" atau "kelas eksekutif". Ini adalah sinyal bahwa ada sumbat komunikasi yang harus segera dibedah.

1. Realitas Fiskal vs Janji Politik

Kita harus jujur, APBD Kaltim 2026 memang mengalami tekanan akibat penyesuaian dana bagi hasil dari pusat. Di satu sisi, Pemprov Kaltim ingin memegang teguh janji kampanye agar anak-anak Kaltim kuliah tanpa beban UKT. Di sisi lain, anggaran tidak bisa lagi menopang 100% biaya pendidikan secara serampangan.

Jalan Tengah: Pemerintah tidak boleh memaksakan "gratis total" jika itu membahayakan kesehatan fiskal daerah. Kita perlu menerapkan subsidi silang yang berkeadilan. Anak-anak dari keluarga tidak mampu harus tetap "Gratis Pol", sementara bagi mereka yang di kelas eksekutif atau mampu secara ekonomi, partisipasi pembiayaan tetap diperlukan dengan skema yang tetap meringankan.

2. Sikap 38 Kampus: Verifikasi Bukan Sekadar Data

Kekecewaan mahasiswa muncul karena adanya pembatalan sepihak setelah mereka dinyatakan lolos. Pemprov menyebut kampus salah verifikasi, sementara kampus merasa aturan (Pergub) berubah di tengah jalan. 38 kampus mitra di Kaltim saat ini sedang berada dalam posisi dilematis.

Jika kampus merasa tidak mendapat kepastian pendanaan, mereka akan ragu menerima mahasiswa dari jalur GratisPol. Dampaknya? Anak-anak kita yang menjadi korban. Kampus-kampus harus berani transparan mengenai struktur biaya mereka, dan Pemprov harus konsisten dengan kriteria penerima sejak awal pendaftaran dibuka.

3. Duduk Satu Meja: Strategi Win-Win Solution

Bagaimana agar Pemprov dan 38 kampus bisa seirama? Saya mengusulkan beberapa langkah konkret:

Audit Data Bersama: Pemprov dan pimpinan perguruan tinggi harus melakukan sinkronisasi data penerima secara real-time. Jangan ada pengumuman "Lolos" sebelum dana benar-benar teralokasi di pos anggaran.

Optimalisasi Dana CSR: Di tengah fiskal yang terbatas, Pemprov harus memfasilitasi pertemuan antara kampus dengan perusahaan-perusahaan besar di Kaltim. Selisih biaya yang tidak ter-cover oleh APBD bisa ditutup melalui beasiswa kemitraan dari sektor swasta.

Rekonsiliasi Aturan: Revisi Pergub GratisPol harus dilakukan dengan melibatkan perwakilan kampus agar tidak ada lagi dikotomi "Kelas Malam" atau "Kelas Eksekutif" yang membingungkan mahasiswa di kemudian hari.

Penutup: Demi Masa Depan Anak Kaltim

Jangan sampai polemik administratif dan ego sektoral memadamkan api semangat belajar anak-anak kita. Fiskal boleh menyusut, tapi komitmen pada SDM tidak boleh surut. Saya yakin, dengan duduk satu meja dan mengedepankan transparansi, kita bisa menemukan titik temu.

Logika sederhana saya: Jika kita bisa mengelola anggaran untuk prestasi olahraga, tentu kita bisa lebih bijak mengelola anggaran untuk kecerdasan bangsa. Semua pasti bisa, agar tidak ada lagi mahasiswa Kaltim yang harus putus kuliah karena alasan biaya di tahun 2026 ini.(rd)