Kaltimkita.com, SAMARINDA - Masalah pemerataan akses pendidikan kembali mencuat di Kota Balikpapan menjelang masa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan pentingnya membangun sinergi antara sekolah negeri dan swasta guna memastikan seluruh lulusan SMP mendapatkan bangku pendidikan lanjutan yang layak.
Menurut H. Baba, jumlah lulusan SMP yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Kondisi ini membuat sekitar 49 persen siswa harus beralih ke sekolah swasta setiap tahunnya.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sekolah negeri saja. Sekolah swasta harus dilihat sebagai mitra strategis dalam pemerataan pendidikan,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah provinsi ikut berperan aktif dalam membantu peningkatan mutu sekolah swasta, khususnya dari sisi tenaga pendidik dan fasilitas. Hal ini dianggap sebagai solusi realistis jangka menengah sambil menunggu pembangunan infrastruktur sekolah negeri baru.
Meski demikian, H. Baba menyebut pihaknya tetap mengusulkan pembangunan dua SMA baru di Balikpapan dan pengembangan SMK Negeri 5, yang memiliki lahan luas dan potensial untuk ekspansi.
Namun, ia menekankan bahwa pengembangan kualitas sekolah swasta tak kalah penting untuk menjamin tidak ada siswa yang terpinggirkan akibat keterbatasan daya tampung.
“Yang kita butuhkan bukan hanya menambah gedung, tapi juga meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah-sekolah swasta. Kalau mutu dan fasilitasnya memadai, masyarakat juga akan percaya dan menjadikan itu pilihan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang menumpuk pendaftaran di sekolah unggulan, menyebabkan kepadatan di titik tertentu, padahal secara distribusi daya tampung bisa mencukupi jika lebih merata.
“Pola pikir ini yang juga harus kita ubah. Pendidikan yang baik tak harus selalu di sekolah favorit,” tambahnya.
DPRD Kaltim, lanjut Baba, akan melakukan monitoring langsung pelaksanaan SPMB di berbagai kabupaten/kota, termasuk Balikpapan, untuk memastikan jalur-jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, reguler, dan prestasi berjalan sesuai aturan.
Sebagai catatan, Balikpapan saat ini hanya memiliki 9 SMA dan 7 SMK, dengan satu di antaranya masih belum siap beroperasi. Dengan populasi yang terus bertambah, angka ini dipandang belum memadai. Baba pun berharap koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan agar pemerataan pendidikan di Kaltim, khususnya Balikpapan, bisa terealisasi lebih cepat. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
