Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Ratusan sopir truk merangsek ke Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026).
Mereka tidak datang sendiri, gabungan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Balikpapan ikut turun bersama.
Satu tuntutan besar yang mereka bawa, yakni kelangkaan solar subsidi di Balikpapan yang tak kunjung usai.
Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WITA. Ratusan truk berkonvoi memadati Jalan Jenderal Sudirman, menutup sebagian ruas jalan di depan gedung legislatif kota. Spanduk-spanduk terpasang di boks truk.
Perwakilan sopir truk, Mahyudin, mengungkapkan kondisi yang ia sebut “sangat miris.”
Para sopir rela bermalam berhari-hari di antrean SPBU, mengeluarkan uang untuk bertahan hidup selama menunggu. Namun sesampainya di depan pompa, solar tidak bisa mereka dapatkan.
“Kami mengantri tiga hari tiga malam. Untuk biaya hidup saja, untuk bertahan hidup di antrean, kami sudah mengeluarkan biaya yang banyak,” ujar Mahyudin.
Yang membuat para sopir semakin geram, antrean panjang itu berujung pada kekecewaan berlapis. Barcode yang seharusnya menjadi tiket mereka mendapatkan solar subsidi, ternyata sudah digunakan orang lain lebih dulu.
“Di sini mirisnya, kami antre tiga hari tiga malam sampai ke pom bensin, tetapi barcode kami sudah ada yang menggunakan. Sehingga kami tidak mendapatkan jatah. Apa tidak miris, Pak?” kata Mahyudin.
Koordinator Lapangan sekaligus Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail, membeberkan data yang ia kumpulkan langsung dari hasil advokasi ke lapangan.
Di SPBU kawasan Kilometer 15, antrean truk bisa memanjang hingga Kilometer 20, berarti panjang antrean mencapai 5 kilometer.
“Per hari, jumlahnya bisa sekitar 183 truk. Kemarin, saat kami berada di sana, tercatat ada 183 truk karena kondisi sore hari. Kalau pagi, jumlahnya bisa mencapai 200 sampai 250 truk,” ungkap Hijir.
Kondisi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Hijir menegaskan bahwa persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas.
“Melihat kejadian seperti ini sudah bertahun-tahun lamanya dan tidak kunjung terselesaikan,” tegasnya.
Mahyudin kemudian membeberkan fakta lain yang memperparah situasi. Dari sekian SPBU yang dulu melayani solar di Balikpapan, termasuk di Kebun Sayur, Kilometer 9, Teritip, Manggar, dan Gunung Malang. Semuanya kini sudah tidak lagi menyediakan solar.
“Hanya tersisa dua. Dan itu pun hanya buka satu hari, bukan 24 jam,” papar Mahyudin.
Ironisnya, operasional dua SPBU yang tersisa itu pun terbilang singkat. Para sopir mengaku SPBU kerap berhenti melayani jauh sebelum malam tiba.
“Jam 17.00, biarpun solar tersedia, mereka langsung tutup,” kata Mahyudin.
Ia lalu membandingkan kondisi Balikpapan dengan kota-kota lain, khususnya di Pulau Jawa, yang disebutnya tidak pernah mengalami masalah serupa maupun kendala barcode.
“Kami memohon kepada anggota dewan yang berkompeten di bidang ini, bagaimana caranya supaya ketersediaan solar di Balikpapan ini bisa seperti di kota-kota lain, seperti di Jawa. Di Jawa tidak pernah ada antrean, tidak pernah juga bermasalah dengan barcode,” ujarnya.
Di balik antrean panjang dan kehabisan barcode, ada masalah struktural yang disoroti Hijir Ismail: solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru diserap oleh pengetap ilegal.
“Setelah kami melakukan advokasi ke sana bersama para supir, masih banyak pengetap-pengetap ilegal. Artinya, kuota yang seharusnya dikhususkan untuk masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini kuota solar subsidi, diambil dan ditimbun oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak berhak menggunakannya,” beber Hijir.
Atas dasar itu, ia menuntut aparat kepolisian untuk mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penimbunan solar subsidi.
Selain itu, ia juga mendorong DPRD untuk aktif melakukan inspeksi mendadak ke titik-titik distribusi solar yang bermasalah.
Selain menyasar DPRD dan kepolisian, Hijir juga mengarahkan tuntutan ke Gubernur Kalimantan Timur.
Ia menilai perhatian gubernur selama ini terlalu terpusat di Samarinda sebagai ibu kota provinsi, sementara Balikpapan dibiarkan menanggung persoalan sendiri.
“Hari ini, Balikpapan tidak sedang baik-baik saja. Kami menginginkan agar gubernur tidak hanya memperhatikan ibu kota, yakni Samarinda, tetapi juga Balikpapan sebagai kota tetangga,” tegas Hijir.
Para sopir pun menyampaikan tuntutan konkret, yakni pembukaan kembali layanan solar di SPBU, penambahan kuota solar, serta perpanjangan jam operasional SPBU minimal hingga pukul 22.00 WITA.
“Andai kata dua SPBU ini buka 24 jam, kemacetan akan terurai. Harapan kami, walaupun tidak bisa buka 24 jam, minimal sampai pukul 22.00 malam,” kata Mahyudin.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa satu hari. Mahyudin menegaskan para sopir siap mengulang, bahkan mengeskalasi aksi mereka jika DPRD tidak memberikan respons yang nyata.
“Kami akan siap memarkirkan mobil 24 jam di jalan ini. Karena bagi kami, parkir di pom bensin tiga hari tiga malam saja kami bisa,” ancam Mahyudin.
Ia juga menyebutkan bahwa jika tidak ada respons dari DPRD, massa akan bergerak mendatangi pihak-pihak lain yang dinilai bertanggung jawab, termasuk Pertamina.
Ditemui usai kegiatan unjuk rasa, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fahjri, menyatakan SPBU yang memiliki kuota solar akan segera dibuka 24 jam.
“Per hari ini bisa, atau paling lambat besok sudah bisa berjalan,” ujar Narotama.
Namun, janji itu datang dengan catatan penting. Pertamina menegaskan tidak bisa menyalurkan solar ke SPBU yang tidak memiliki kuota, bukan karena tidak mau, melainkan karena terikat regulasi.
Penambahan kuota pun bukan wewenang Pertamina semata, yakni harus melalui diskusi dengan BPH Migas, dan pemerintah daerah diminta aktif mengajukan usulan kebutuhan secara resmi.
“Begitu kuota ditetapkan di SPBU yang dimaksud, maka kami akan langsung menyalurkan,” tegasnya. (zyn)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
