Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pasca kenaikan BBM yang dicanangkan Pemerintah Pusat beberapa hari lalu, menghadirkan dampak bagi semua golongan. Bukan hanya masyarakat, efeknya justru sangat terasa bagi para pelaku usaha.
Naiknya terbilang begitu mengejutkan, apalagi dilakukan di tengah situasi pandemi yang belum kunjung usai. Bahkan, roda perekonomian belum benar-benar pulih, dan baru mulai merangkak.
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kota Balikpapan, H. Yaser Arafat sejatinya memahami beban keuangan negara, sehingga harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup tinggi. Namun, disisi lain ia mengaku kebijakan yang ditetapkan Presiden Indonesia itu sangatlah berat bagi para pengusaha khususnya di kota Balikpapan.
"Karena dengan kenaikan BBM itu sebagai trigger utama menjadi kenaikkan seluruh harga barang, komoditi, jasa," ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (12/9/2022).
"Para karyawan pun pastinya meminta penyesuaian gaji, tunjangan, maupun bonus disebabkan harga-harga kebutuhan yang ikut naik. Sehingga menjadi beban pengusaha," tambahnya.
Kendati begitu, pihaknya pun ikut dibuat resah, disebabkan kontrak kerja yang terlanjur berjalan ke pihak Pemerintah maupun swasta. Dampak kenaikan BBM menjadikan biaya produksi otomatis bertambah, sehingga memangkas keutungan para pelaku usaha.
"Karena kalau sudah kontrak itu harganya ya sekian tidak bisa diubah lagi, kecuali ada surat resmi Pemerintah yaitu kontrak dan harga yang sama tapi volume berkurang. Ini yang kami tunggu konkrit dari Pemerintah itu nanti seperti apa," harap Yaser.
Dia meneruskan, saat ini pengusaha masih dalam tahap menata pertumbuhan ekonomi, lantaran dua tahun tergerus akibat badai pandemi. Oleh karena itu, ia berharap adanya win-win solution dari Pemerintah terhadap kontak yang sudah berjalan.
Apalagi secara data, penyumbang terbesar untuk pertumbuhan sektor ekonomi adalah dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Untuk itu, kami berharap adanya kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pelaku usaha di tengah kontrak yang sudah ada. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan juga berita terkait itu," akunya.
Yaser menambahkan, perlunya ada perhatian berupa insentif dari Pemerintah bagi pelaku usaha yang taat pajak sebagai penyumbang devisa negara dan PAD kota.
"Ya kita support dan pahami pemerintah, tapi artinya juga pemerintah bisa turut prihatin juga kepada kondisi situasi para pelaku usaha," tuntasnya. (lex)
.jpg)
