Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Langkah besar menuju kota cerdas (smart city) sedang disiapkan Pemerintah Kota Balikpapan. Di tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Balikpapan akan pindah kantor ke lantai 5, 6, dan 7 Gedung Parkir Klandasan, dan di saat bersamaan membangun command center terpadu (pusat kendali) pertama di Kalimantan Timur.
Ya, rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Diskominfo Balikpapan, Erriansyah Haryono, saat menghadiri rapat pembahasan Raperda RPJMD 2025–2029 bersama DPRD Balikpapan, Selasa (29/7/2025).
“Insya Allah, pertengahan 2026 kami akan menempati Gedung Parkir Klandasan. Di lantai 5, kami siapkan command center yang menjadi pusat integrasi data dan pelayanan darurat kota,” ungkap Erri sapaan karibnya.
Lebih jauh Erri menjelaskan, Command center ini dirancang menyerupai sistem layanan 911 di Amerika Serikat. Nantinya, masyarakat cukup melapor melalui satu call center, dan laporan mereka akan langsung diteruskan ke instansi terkait, mulai dari kepolisian, Satpol PP, Dishub, damkar, hingga layanan konseling keluarga (Puspaga).
“Sistem ini dibuat untuk mempercepat respon saat kondisi darurat. Koordinasi lintas instansi jadi lebih efisien,” jelas Erri.
Tidak hanya sebagai pusat panggilan, fasilitas ini juga akan dilengkapi layar monitor raksasa dan server big data yang menyatukan seluruh sistem digital milik perangkat daerah. Data lalu lintas dari ATCS, informasi kebencanaan, hingga sistem pelaporan warga akan ditarik dan dianalisis secara real-time di satu tempat.
“Kami tidak membuat aplikasi baru. Fokus kami menarik data dari sistem yang sudah ada dan mengelolanya lebih cerdas,” tambahnya.
Untuk mewujudkan pusat kendali ini, lanjut Erri, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan command center berkisar antara Rp30 miliar hingga Rp40 miliar, mayoritas dialokasikan untuk perangkat dan infrastruktur pendukung, seperti ruang server, pendingin, dan sistem konektivitas.
Model command center ini sendiri mengacu pada sistem serupa yang telah berhasil dijalankan di Kota Surabaya. Namun, jika berjalan sesuai rencana, Balikpapan akan menjadi kota pertama di Kaltim yang memiliki pusat layanan terpadu semacam ini.
“Bukan soal prestise. Ini soal bagaimana kita merespon cepat keluhan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat. Kami ingin layanan publik makin cepat, terhubung, dan transparan,” tegas Erri.
Kendati begitu, relokasi kantor ini juga akan diikuti dengan pengembalian kantor Diskominfo yang lama ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Karena kantor yang kami tempati saat ini merupakan aset Pemprov, maka akan kami kembalikan,” pungkas Erri. (lex)
.jpg)
