KaltimKita.com, SANGATTA- Melihat kondisi Tenaga Kerja Kontrak Daerah yang gajinya belum standar UMR, Ketua DPRD Joni,S.Sos berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar TK2D dapat memiliki Kartu Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya berharap dengan adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa sedikit memberikan rasa aman kepada TK2D yang ada di kabupaten Kutai Timur ini. Alhamdulillah apa yang menjadi harapan saya memperjuangkan BPJS ketenagakerjaan TK2D telah disetujui,” ungkap ketua DPRD Joni
Bak gayung bersambut anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi mengungkapkan tak cukup hanya sebatas memperjuangkan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyentuh TK2D saja, akan tetapi selanjutnya Wakil Ketua Komisi A Insya Allah mengawal secara tuntas BPJS ketenagakerjaan di lintas ketua RT.
Anggota Dewan Basti akan memperjuankan BPJS Ketenagakerjaan buat RT
“Sangat perlu sekali para ketua RT ini mendapatkan jaminan perlindungan tenaga kerja BPJS – nya. Apalagi perannya lebih banyak mengurusi beragam pelayanan administrasi bagi warga yang tidak hanya bekerja di dalam rumah saja merangkap kantor RT, akan tetapi mobile “jemput bola” tentu memiliki risiko kerawanan accident,” ulas Basti.
Maka dari itu dalam waktu dekat Anggota Dewan Basti akan duduk bersama dengan pihak BPJS ketenagakerjaan membahas lebih lanjut jaminan sosial “kesejahteraan” para ketua RT untuk diperjuangkan.
Anggota Dewan Masdari kidang mengawal BPJS ketenagakerjaan BPD sampai tuntas
Sedangkan anggota DPRD Kutim Masdari Kidang akan mensuport BPJS ketenagakerjaan kepada ketua dan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam waktu singkat maka lebih kepada program penanganan kesejahteraan sumber daya manusia. Salah satu program Presiden Joko Widodo kartu BPJS Ketenagakerjaan yang digaungkan anggota dewan kidang yang akan mengawal sampai tuntas. “Saya berharap dengan adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan buat aparatur desa akan menjamin di saat mereka bekerja di lapangan,” tutup anggota dewan Masdari Kidang. (adv/rin/aji)
.jpg)
