Kaltimkita.com, PENAJAM- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Pimpin Rapat pertemuan Forum Komunikasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Balikpapan Aidy Ilmy beserta jajarannya yang digelar di Ruang Rapat Bupati PPU, Selasa (29/4/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Nicko Herlambang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKAD, Kepala Disdukcapil, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapelitbang, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan, Staf BPJS Kesehatan dengan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional PPU serta peningkatan cakupan kepesertaan dan keaktifan PPU.
Tohar mengatakan, Forum Komunikasi terkait Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 adalah tercapainya penyelesaian masalah dan memberikan solusi serta memitigasi risiko yang akan terjadi di kemudian hari.
Tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan Program JKN-KIS, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN-KIS, terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan implementasi Program JKN-KIS, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pelayanan JKN-KIS tanpa diskriminasi, mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala kendala operasional di lapangan, terwujudnya kemudahan akses layanan kesehatan bagi penduduk.
Tohar menyampaikan bahwa yang terkait dalam kepesertaan perlu penambahan forum komunikasi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan DPM-D karena berkaitan dengan kompetensi dinas tersebut. SKPD yang masuk dalam forum ini merupakan keterkaitan ruang lingkup tugas pokok fungsi unit kerja berkenaan dengan kebijakan daerah mengintegrasikan kepentingan bagi masyarakat dalam BPJS.
“Berkenaan dengan apapun data itu sangat penting baik itu data kepesertaan, data keaktifan, kecukupan dana oleh karena itu salah satu kuncinya untuk mendapatkan data yang fisible harus didapatkan dari narasumber data yang pas sehingga jangan enggan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi”, ungkapnya.
Tohar menekankan, data kepesertaan BPJS Kesehatan perlu untuk elaborasi lebih lanjut serta telusuri sehingga peserta BPJS bersangkutan tercover dengan baik maka dari itu pemerintah dan pihak BPJS harus benar-benar memberikan nilai positif dalam pelayanannya. (Adv)
.jpg)
