Kaltimkita.com, SAMARINDA- Aksi Tuntutan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu (4/6/2025) diwarnai riuhnya orasi demonstran, yang kemudian berujung sebuah dialog konstruktif terjalin antara Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan perwakilan Aliansi Gabungan Mahasiswa Kaltim.
Momen ini menggambarkan bahwa kritik bisa disikapi dengan ajakan kolaborasi, membuka hubungan antara pemerintah daerah dan generasi muda. Demonstrasi mengenai 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur-Wagub Kaltim Rudy Mas’ud dan Seno Aji ini menilai ada "rapor merah" yang disodorkan mahasiswa.
Seno Aji di saat menghadapi pendemo di muka Kantor Gubernur di Samarinda, Rabu (4/6/2025), dengan legowo menerima setiap poin kritik, bahkan melangkah lebih jauh dengan mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mencari solusi dan membangun Kaltim yang lebih baik.
Salah satu pembahasan yang paling menarik adalah usulan Wagub Seno Aji untuk menaikkan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang. Saat ini, kontribusi CSR dari sektor tambang hanya Rp1.000 per ton, menghasilkan sekitar Rp500 miliar per tahun—angka yang dinilai sangat jauh dari cukup.
"Gubernur Rudy Mas'ud telah menyurati dan menemui seluruh perusahaan tambang untuk menaikkan CSR menjadi Rp2.000 per ton. Jika ini terealisasi, kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun," jelas Seno Aji.
Dana ini, menurut Seno Aji, akan dialokasikan untuk perbaikan fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah hingga universitas, serta peningkatan insentif bagi guru dan dosen. Ini adalah langkah konkret pemerintah provinsi untuk menjawab tuntutan mahasiswa terkait kualitas pendidikan yang lebih baik.
Tak hanya fokus pada pendidikan, Seno Aji juga menanggapi berbagai isu krusial lainnya yang disuarakan mahasiswa. Mengenai penertiban pertambangan ilegal, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak sesuai aturan yang berlaku.
Terkait minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda yang baru mencapai tujuh persen, Seno Aji mengakui kekurangan ini dan berjanji akan terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbesar RTH guna mengurangi potensi banjir di masa depan.
Isu hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius. Seno Aji mencontohkan penghargaan Kalpataru yang diterima oleh masyarakat adat di Pasir sebagai bukti kepedulian. Terkait kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara Kate, ia memastikan kasus ini sedang dalam proses investigasi serius.
"Kami terus mengawal proses investigasi ini agar segera menuntaskan siapa yang bersalah di Muara Kate dan mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.
Di sisi mahasiswa, Presiden BEM KM Unmul Ilham Maulana menegaskan bahwa "rapor merah" yang mereka berikan adalah peringatan keras. Berbagai janji kampanye dan program prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan gratis S1-S3, seragam gratis, hingga pembangunan infrastruktur dan aplikasi SAKTI, dinilai belum terealisasi secara konkret.
"Kami menegaskan bahwa hari ini poin tuntutan dan keresahan kami diterima dan publik mengetahui apabila ke depan dan beberapa bulan ke depan masih terjadi persoalan yang sama, maka kami akan kembali dengan berjumlah massa yang berlipat ganda," tuntut Ilham. (fan/adv/diskominfo kaltim)
.jpg)
