Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pesatnya pertumbuhan fasilitas perpustakaan di daerah perlu diimbangi dengan ketersediaan tenaga profesional agar layanan literasi dapat berjalan merata dan berkualitas. Ketidakseimbangan antara jumlah perpustakaan dan tenaga pustakawan berpotensi menghambat optimalisasi layanan informasi bagi masyarakat.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur terus mengupayakan penambahan kuota formasi pustakawan guna memperbaiki rasio pelayanan literasi di seluruh wilayah Bumi Etam.
“Seiring dengan jumlah perpustakaan yang terus meningkat, kami berharap adanya penambahan formasi pustakawan secara signifikan agar profesi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pilihan karier yang menarik bagi generasi muda,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krisnawati.
Anita mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara ketersediaan sumber daya manusia dan jumlah perpustakaan yang harus dilayani oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, saat ini hanya terdapat 141 tenaga pustakawan yang melayani sebanyak 3.578 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas layanan literasi.
Ia menegaskan bahwa keberadaan formasi aparatur yang memadai menjadi faktor kunci agar operasional ribuan perpustakaan dapat berjalan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Untuk mencari solusi konkret atas kekurangan tenaga pustakawan ini, kami menyelenggarakan lokakarya khusus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait,” jelas Anita.
Lokakarya tersebut menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas regulasi, kebutuhan formasi, serta aspek administratif terkait penguatan sumber daya manusia perpustakaan.
Forum diskusi itu sekaligus bertujuan memperkuat koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebutuhan riil pustakawan di Kalimantan Timur dapat diakomodasi dalam kebijakan kepegawaian nasional. “Pemenuhan kebutuhan tenaga pustakawan ini diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi masyarakat Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara di masa depan,” tutupnya. (den/adv diskominfokaltim)
.jpg)
.jpg)
