Kaltimkita.com, SAMARINDA- Perkembangan situasi politik di daerah yang dinamis memerlukan pengawasan yang konsisten agar stabilitas dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Berbagai isu yang muncul berpotensi memicu kerawanan apabila tidak diantisipasi sejak dini oleh seluruh pemangku kepentingan.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur pun menggelar Rapat Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2025 di Ruang Kersik Luwai, Jembatan Karidor, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
“Kita memantau dan melakukan evaluasi agar Kalimantan Timur tetap aman dari isu-isu yang sering terjadi,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, H. Sufian Agus, saat membuka rapat.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Para peserta diminta menyampaikan kondisi terkini serta informasi lapangan terkait dinamika politik di wilayah masing-masing. “Arahan saya, bagaimana nanti tim kita bisa memantau atau mendeteksi dini situasi yang berpotensi berbahaya,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa kemampuan deteksi dini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, sehingga koordinasi lintas instansi harus terus diperkuat. “Kita juga harus mampu menangkal berita-berita hoaks yang berseliweran di medsos, dan kita sharing bersama,” lanjut H. Sufian Agus.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan semakin waspada terhadap informasi yang beredar, khususnya di media sosial, agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
H. Sufian Agus juga menyebutkan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mengetahui respons serta tanggapan masyarakat terhadap berbagai isu politik yang berkembang di daerah.
Melalui rapat pemantauan tersebut, Kesbangpol Kaltim berharap stabilitas politik dan keamanan daerah dapat terus terjaga, seiring dengan meningkatnya koordinasi dan kewaspadaan seluruh pihak dalam menghadapi dinamika politik sepanjang tahun 2025. (den/adv diskominfokaltim)


