Kaltimkita.com, PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudiyat Noor,menyampaikan tanggapan tegas atas beredarnya informasi adanya calon siswa yang tidak diterima di sekolah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk bersekolah, tanpa terkecuali.
“Apapun alasannya, semua anak di PPU wajib difasilitasi untuk sekolah. Pemerintah punya tanggung jawab itu,” ujar Mudiyat Noor, Jumat (4/7/ 2025).
Menurut Bupati, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya. Ia menyebut bahwa tidak boleh ada satu pun anak di PPU yang terhambat mendapatkan pendidikan, hanya karena alasan teknis seperti keterbatasan kuota atau kendala administratif.
Pemerintah Kabupaten, kata Mudiyat, sudah memanggil pihak terkait untuk segera mendata ulang dan mencari solusi terhadap kasus penolakan calon siswa tersebut. Ia menegaskan, jika perlu dibuka jalur tambahan, afirmasi, atau relokasi, maka harus segera dilakukan demi menjamin hak pendidikan bagi semua anak.
Pernyataan Bupati Mudiyat Noor sejalan dengan kebijakan nasional mengenai program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, dan tiga tahun sekolah menengah atas atau kejuruan.
Kebijakan ini tengah diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang memuat perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan program ini sebagai bagian dari Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara usia sekolah wajib mengikuti pendidikan dasar.
PPU Siap Fasilitasi Semua Anak Sekolah
Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) harus siap mencetak generasi berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pendidikan menjadi prioritas utama.
“Kita ini penyangga IKN, maka generasi kita harus punya fondasi kuat dari segi pendidikan. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah,” ujarnya.
Pemerintah Daerah membuka layanan aduan masyarakat dan akan segera menindaklanjuti setiap laporan anak yang belum mendapatkan bangku sekolah, baik di jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. (Adv)
.jpg)
