KaltimKita.com, SANGATTA – Perhatian DPRD Kutim terkait Permasalahan hak ketenagakerjaan tidak hanya tercurah kepada kalangan TK2D saja, akan tetapi juga di kalangan tenaga kerja (buruh)
Hal ini yang dipertegas oleh anggota DPRD Kutim fraksi PAN Basti Sangga Langi telah banyak melakukan mediasi antara perusahaan dan karyawan seperti buruh (tenaga kerja) beberapa kali dilakukan hearing di kantor DPRD Kutim.
Ditanyakan kepada anggota dewan Basti sudah sejauh mana setiap dilakukan mediasi antara pihak perusahaan akan realisasi hasilnya? “Sejauh ini dari banyaknya mediasi antara pihak tenaga kerja maupun perusahaan tak sedikit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak di kalangan tenaga kerja perusahaan,” terang Basti yang bidang komisinya menangani permasalahan tenaga kerja.
Momen di kala anggota dewan Basti bersama rekan dewan lainnya menemui perwakilan asosiasi buruh yang menuntut hak-haknya
Sejauh ini Basti menegaskan upaya-upaya ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos yang turut merealisasikan BPJS ketenagakerjaan melalui anggaran platform murni bersumber dari APBD tahun 2021 di kalangam Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sudah sangat baik. “Artinya kami dari DPRD Kutim khususnya terus memperjuangkan beragam permasalahan tenaga kerja baik di kalangan TK2D itu sendiri maupun peran swasta perusahaan,” beber politisi PAN ini.
Niat ketua DPRD Kutim Joni perjuangkan BPJS ketenagakerjaan banyak mendapatkan suport dewan.
Basti yang membidangi masalah ketenagakerjaan bersama ketua komisinya Adhy Berdhy atau yang dikenal Asmwardi sering terlibat langsung proaktif turun ditengah mediasi konflik antara tenaga kerja dan perusahaan. “Sejauh ini pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja tidak pernah menemui jalan buntu,” ulas anggota dewan yang juga didaulat ketua forum RT.
“Saya sangat merespons positif terobosan berkonsep untuk sebuah perjuangan dewan yang turut mensejahterakan kalangan TK2D yang sudah semestinya sejak lama kita saling bahu-membahu memperjuangkannya,” imbuh Basti. (adv/rin/aji)
.jpg)
