Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan berbagai program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Pemutakhiran data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota karena DTKS merupakan dasar utama dalam penyaluran berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah mengatakan, validasi data harus dilakukan secara berkala agar kondisi riil masyarakat di lapangan dapat terakomodasi dengan baik dalam sistem pemerintah pusat.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi warga dapat terjadi kapan saja, sehingga data penerima bantuan sosial harus terus diperbarui agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran.
“Pembaruan DTKS harus dilakukan secara cermat agar data pusat selaras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dengan data yang akurat, bantuan sosial dapat diterima oleh mereka yang benar-benar berhak,” ujar Arfiansyah di Balikpapan, Selasa (5/6/2026).
Ia menjelaskan, proses pemutakhiran dilakukan melalui verifikasi lapangan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan dan unsur pendamping sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat segera masuk atau keluar dari daftar penerima bantuan sesuai ketentuan.
"Selain fokus pada bantuan sosial langsung, Pemerintah Kota Balikpapan juga mulai perkuat program jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan," akunya.
Salah satu program yang tengah diusulkan adalah Sekolah Rakyat, yakni konsep pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mereka tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Menurut Arfiansyah, program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Kota Balikpapan.
Saat ini, pemerintah kota masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait proses persetujuan dan implementasi program tersebut.
“Sekolah Rakyat menyangkut masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami berharap usulan ini segera disetujui agar manfaatnya bisa dirasakan segera,” katanya.
Tidak hanya itu, perhatian pemerintah juga diarahkan pada perlindungan pekerja rentan di sektor informal. Pemkot Balikpapan kini mendorong pekerja informal untuk masuk dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun ketidakpastian ekonomi.
"Program ini penting karena masih banyak pekerja informal yang belum memiliki perlindungan sosial memadai, padahal mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi," jelasnya.
Melalui pendekatan berbasis data yang lebih presisi, Pemerintah Kota Balikpapan berharap seluruh kebijakan sosial yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan penguatan DTKS, pendidikan inklusif, serta perlindungan pekerja rentan, pemerintah optimistis upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Balikpapan dapat berjalan lebih optimal ke depan. (ref/adv diskominfo Balikpapan)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
