Kaltimkita.com, SAMARINDA - Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan DPRD Kota Samarinda mulai menjadi perhatian, terutama terkait kedisiplinan aparatur dalam menjaga kinerja pelayanan publik.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, memastikan aktivitas di Sekretariat dan Komisi tetap berjalan tanpa gangguan selama dua pekan pelaksanaan WFH. Ia menegaskan, sistem kerja ini bukan bentuk pelonggaran tugas, melainkan penyesuaian mengikuti instruksi pemerintah pusat.
“WFH ini bagian dari kebijakan nasional. Tujuannya jelas, untuk efisiensi, termasuk penghematan energi dan biaya operasional,” ujar Helmi, Senin (4/5/2026).
Namun di balik itu, Helmi memberi penekanan khusus pada aspek kedisiplinan ASN. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang menyalahartikan WFH sebagai waktu luang.
“ASN tetap terikat jam kerja. Tidak boleh keluar rumah sebelum jam kerja selesai. Ini bukan libur,” tegasnya.
Menurutnya, efektivitas WFH sangat bergantung pada komitmen individu pegawai. Jika tidak dijalankan dengan disiplin, skema ini justru berpotensi menurunkan produktivitas lembaga.
Meski begitu, DPRD Samarinda tidak menerapkan WFH secara penuh. Sejumlah agenda strategis tetap dilakukan secara tatap muka, termasuk penerimaan tamu dinas dan kegiatan penting lainnya.
“Kalau ada agenda penting, tetap kita laksanakan di kantor. Pelayanan publik tidak boleh berhenti,” jelasnya.
Helmi menilai, sejauh ini kebijakan WFH mampu mendukung upaya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan fungsi pelayanan. Namun, ia menegaskan evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal dan tidak disalahgunakan.
Dengan skema ini, DPRD Samarinda berupaya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (rk/adv).
.jpg)
.jpg)
