Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan, tengah mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah melalui Panitia Khusus (Pansus), dengan menyoroti sejumlah indikator penting, termasuk dugaan ketidaksinkronan data ekonomi.
Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, Senin (20/4/2026), di ruang rapat gabungan DPRD. Forum tersebut juga dibuka untuk umum sebagai bentuk transparansi.
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj, Andi Arif Agung, bersama Wakil Ketua DPRD Yono Suherman dan Muhammad Taqwa. Turut hadir sejumlah anggota DPRD, di antaranya Yusdiana Hakim, Siska Angreani, Iim, Ryan, Aguslimin, Raja Siraj, Danang Eko Susanto, Muhammad Najib, Halili Adinegara, dan Muhammad Hamid.
Dari pihak Pemerintah Kota, hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Asisten Tata Pemerintahan Zulkifli, serta Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Andi Muhammad Yusri Ramli.
Andi Arif menegaskan, pembahasan LKPj merupakan tahapan penting dalam menguji kinerja pemerintah daerah. Melalui pansus, DPRD berupaya menyaring catatan strategis yang nantinya menjadi dasar perbaikan kebijakan.
“LKPj ini bukan sekadar laporan formal. Kami ingin memastikan setiap capaian benar-benar terukur dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan,” ujarnya.
Pada tahap awal ini, pansus masih menelaah gambaran umum dan indikator kinerja. Namun demikian, sejumlah isu krusial mulai mencuat, termasuk perbedaan mencolok antara angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Diterangkannya, data menunjukkan tingkat kemiskinan di Balikpapan berada di kisaran 1,97 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka masih sekitar 5 persen. Kondisi ini dinilai tidak sepenuhnya selaras.
“Secara logika, angka kemiskinan dan pengangguran saling berkaitan. Ketika salah satunya rendah, biasanya yang lain juga mengikuti. Ini yang kami anggap perlu penjelasan lebih lanjut,” kata Andi.
Ia menduga, salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pendataan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berpotensi memengaruhi akurasi indikator ekonomi.
“Bisa jadi ada aktivitas ekonomi masyarakat yang belum terdata dengan baik, sehingga memunculkan ketidaksesuaian angka,” tambahnya.
Meski demikian, DPRD memastikan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam LKPj merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, data tersebut akan dicocokkan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD.
Pembahasan LKPj ini akan terus berlanjut dengan pendalaman di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat. (lex)
.jpg)
.jpg)
