Kaltimkita.com, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah, menanggapi permasalahan kurangnya penyelarasan program antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kota.
Syarifatul menekankan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan sejak awal untuk menghindari tumpang tindih program dan pemanfaatan anggaran.
“Selama ini program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga kabupaten dan kota. Padahal seharusnya ini bisa disinkronkan sejak tahap perencanaan,” jelasnya.
Legislator Kaltim asal daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu mendorong agar rakor rutin antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim dijadikan agenda wajib.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang efektif antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk mencegah terjadinya duplikasi program dan pemborosan anggaran.
"Dengan perencanaan yang disinergikan sejak tahap awal, pembangunan daerah akan lebih terarah, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat," terangnya.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Syarifatul menekankan pentingnya kolaborasi, termasuk dengan perusahaan besar, agar program unggulan Pemprov Kaltim seperti "gratis pol" dan "jos pol" tak sekadar slogan.
“Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari swasta dan masyarakat,” kata Syarifatul.
Lebih lanjut kata dia, penurunan fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun semakin mempertegas pentingnya sinergi antar sektor untuk memaksimalkan anggaran.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak,” tutup Syarifatul. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
