Tulis & Tekan Enter
images

Launching Sinopadik dan Jambore Inovasi Kalimantan 2023

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menghadiri Rapat Konsolidasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) se-Kalimantan, sekaligus melakukan launching Kegiatan Sinopadik (Kompetisi Inovasi Pasca Diklat) dan Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) 2023, Ballroom Hotel Novotel, Rabu (12/4/2023).

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan Pemprov Kaltim menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan Sinopadik dan JIK 2023, sebagai wadah berkumpulnya alumni pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) dan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) dari berbagai kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Kalimantan. Sekaligus akan menjadi wadah yang tepat untuk para inovator dari seluruh Kalimantan, dalam menunjukkan kemampuan mereka dalam menciptakan solusi-solusi inovatif dalam berbagai bidang.

“Kita berharap gelaran kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi para peserta dan akan menjadi titik awal dari kolaborasi yang lebih luas antara seluruh pihak yang terlibat dalam bidang administrasi dan pengawasan. Karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperkuat inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memajukan Kalimantan dan Indonesia kedepan,” ujar Sri Wahyuni.

Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan Sinopadik dan JIK 2023 merupakan hal yang baru dan ini terkait dengan keberlanjutan proyek perubahan atau proper. Karena saat ini Pemprov Kaltim sedang menginventarisasi proyek perubahan PKP dan PKA termasuk PKN II di Kaltim. Apakah proyek perubahan ini produktif? Atau apakah saat proper saja digunakan dan setelah itu tidak terpakai lagi.

“Ketika semua sudah terinventarisir, maka proper yang di buat nanti tidak lagi sama dengan yang terdahulu atau tidak terjadi pengulangan proper. Kita juga berharap proper itu yang menyelesaikan masalah sosial. Memang ini harusnya ada di level PKM II, tetapi bisa juga ada peserta PKA yang mengarah kesana. Proper yang di buat di bidang politik, sosial dan ekonomi. Ketiga sektor ini bisa diangkat untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai proper itu menyelesaikan masalah berhenti di perangkatnya saja, tetapi juga untuk menyelesaikan persoalan secara keseluruhan,” urai Sri Wahyuni. (adv/diskominfo)


TAG

Tinggalkan Komentar

//