Kaltimkita.com, SAMARINDA – Target swasembada pangan dalam enam bulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Pertanian dinilai sebagai langkah ambisius.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa tantangan utama bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kondisi lapangan yang kompleks dan bervariasi di tiap daerah.
Ia menyebut Kaltim memiliki kondisi geografis dan iklim yang beragam, mulai dari wilayah rawan banjir hingga keterbatasan infrastruktur pertanian di sejumlah daerah.
Hal itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam menyusun strategi pencapaian swasembada pangan dalam waktu singkat.
“Perlu diakui, medan Kaltim tidak semudah daerah lain. Ada wilayah yang rawan banjir, ada pula yang sulit aksesnya. Ini harus dihitung secara realistis,” ujar Sarkowi.
Sarkowi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal target waktu, tetapi juga kualitas perencanaan. Menurutnya, program yang terlalu dipaksakan tanpa memperhitungkan hambatan teknis justru berisiko gagal di tengah jalan.
“Enam bulan bisa saja tercapai, tapi dengan catatan: ada kesiapan di lapangan, infrastruktur pendukung cukup, dan daerah tidak menghadapi gangguan besar seperti cuaca ekstrem,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya distribusi beban target antar daerah secara proporsional, mengingat Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan langsung atas wilayah operasional.
“Pemerintah kabupaten/kota yang punya lahan dan petani. Jadi, perlu pembagian yang jelas dan realistis. Jangan sampai ada yang diberi target terlalu berat,” tegasnya.
Selain kondisi geografis, ia menilai bahwa swasembada pangan juga harus didukung dengan keterlibatan aktif petani lokal, pembenahan distribusi pupuk, serta pendampingan teknologi pertanian. Hal-hal teknis ini, menurutnya, kerap luput dari perencanaan yang fokus pada output angka semata.
Meski begitu, Sarkowi tetap optimis jika semua pihak berkoordinasi secara efektif, target ini bukan tidak mungkin dicapai. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas pemerintah dan pengawasan yang sistematis akan menjadi penentu utama.
“Bukan hanya anggaran yang harus disinergikan, tapi juga strategi di lapangan. Kalau hanya provinsi yang bergerak, ya tentu berat. Tapi kalau semua bergerak sesuai perannya, peluangnya ada,” pungkasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
