Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kondisi keuangan Kota Balikpapan diprediksi tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengingatkan bahwa tahun anggaran 2026 mendatang, akan menjadi masa yang penuh kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah.
Ya, hal itu dicernanya mengacu pada pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penyebab utama pelemahan kemampuan fiskal kota.
“Penurunannya cukup besar, sekitar Rp1,55 triliun. Ini penting kami sampaikan agar masyarakat memahami konteks kondisi keuangan daerah saat ini,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/10/2025).
Politikus yang akrab disapa A3 itu menjelaskan, asumsi awal APBD 2026 sebesar Rp4,5 triliun kemungkinan besar akan mengalami rasionalisasi antara Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun. Koreksi juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperkirakan tidak akan mencapai target seperti tahun sebelumnya.
“Tahun lalu PAD kita proyeksinya Rp1,5 triliun, tapi dengan kondisi ekonomi yang melambat, tentu harus realistis. Pembahasan APBD ke depan wajib menyesuaikan dengan situasi terkini,” ujar legislator Fraksi Golkar itu.
Meski menghadapi tekanan fiskal, A3 memastikan pemerintah kota tetap menyiapkan langkah antisipatif agar program pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Hanya saja, strategi tersebut memerlukan perencanaan matang dan waktu yang tidak singkat.
“Pemerintah pasti menyiapkan strategi fiskal, tapi ini tidak bisa instan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan daerah supaya pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap program pembangunan memiliki tahapan dan mekanisme yang wajib dijalankan secara berurutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
“Pembangunan itu bukan soal cepat atau lambat, tapi bagaimana memastikan setiap langkah dilakukan dengan tepat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa pemerintah bekerja dalam keterbatasan,” tambahnya.
Lebih jauh, A3 menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Baginya, kejelasan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah situasi anggaran yang menantang.
“Yang terpenting adalah masyarakat tahu kondisi sebenarnya. Semua kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan analisis yang matang,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
