Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, meminta Pemerintah Kota agar tidak hanya memusatkan pembangunan infrastruktur di kawasan tertentu, tetapi juga memperhatikan kebutuhan wilayah lain secara merata. Salah satu perhatian utamanya adalah pembangunan trotoar yang dinilai belum menyentuh seluruh wilayah kota.
“Pembangunan jangan hanya fokus di Balikpapan Selatan. Di wilayah utara, seperti Kampung Timur tempat saya tinggal, juga banyak titik yang butuh trotoar,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Halili menilai, keberadaan trotoar bukan sekadar sarana pejalan kaki, tetapi juga elemen penting dalam memperindah tata kota. Ia menyebut kawasan Kelurahan Gunung Samarinda sebagai salah satu wilayah yang layak mendapat perhatian melalui penataan trotoar yang representatif. “Kalau mau melihat estetika dan keindahan kota ke depan, pembangunan trotoar harus jadi perhatian. Tapi kami juga tetap mendukung program drainase ganda yang tengah dijalankan pemerintah,” tuturnya.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, setiap kawasan memiliki prioritas berbeda yang perlu dipetakan secara objektif agar manfaatnya terasa langsung. “Silakan pemerintah melaksanakan program yang sudah direncanakan, tapi jangan berpatokan pada satu wilayah saja. Balikpapan ini satu kesatuan, utara juga bagian penting dari kota ini,” tegas Halili.
Selain persoalan pemerataan pembangunan, Halili juga menyoroti minimnya transparansi informasi proyek infrastruktur di lapangan. Ia mengungkapkan masih banyak kegiatan fisik yang tidak memasang papan nama proyek (plang proyek) sebagaimana mestinya. “Saya sudah sampaikan ke dinas terkait agar plang proyek dipasang lengkap dengan nilai anggaran, masa kerja, dan nama pelaksana. Kalau tidak ada, masyarakat tidak tahu dan kami pun sulit melakukan pengawasan,” jelasnya.
Halili menambahkan, hingga kini DPRD belum menerima data rinci mengenai anggaran maupun durasi pengerjaan proyek di beberapa titik. Padahal, data tersebut sangat dibutuhkan agar fungsi pengawasan bisa berjalan efektif.
“Kalau kami tidak tahu berapa anggarannya dan berapa lama proyeknya dikerjakan, bagaimana mau mengawasi? Pengawasan itu harus berbasis data,” katanya.
Ia menjelaskan, pengawasan tak selalu dilakukan secara formal. Pihaknya, kata dia, dapat melakukan kontrol lapangan sambil beraktivitas sehari-hari.
“Sambil lewat di jalan pun kami bisa memantau, bahkan sambil olahraga juga bisa. Tapi kami tetap rencanakan sidak langsung,” ujarnya.
Untuk memastikan transparansi berjalan, Halili menyebut pihaknya akan segera menyurati Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan berkoordinasi dengan pejabat teknis, agar seluruh proyek Pemerintah yang sedang berlangsung dilengkapi papan informasi sesuai ketentuan.
“Transparansi itu penting, supaya masyarakat tahu, DPRD bisa mengawasi, dan pembangunan berjalan dengan jujur serta terbuka,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
