KaltimKita.com, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten Paser punya cara dalam menekan inflasi. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Dana Transfer Umum (DTU) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.
Ya Pemkab Paser telah alokasikan dua persen yaitu sebanyak Rp 20.776.000.000 untuk masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM dan perlindungan sosial. Alokasi tersebut diantaranya untuk kegiatan padat karya di semua kecamatan. Sisa anggaran lainnya dialokasikan ke berbagai OPD terkait inflasi. "Ada empat kriteria yang disalurkan penerimanya," kata Bupati Paser, Fahmi Fadli, Kamis (10/11/2022).
Memang upaya ini dilakukan sebagai bentuk arahan dari Presiden Joko Widodo dan dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa setiap Pemerintah Daerah agar menempatkan isu inflasi menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Nah, dalam empat kriteria bantuan yang diberikan Pemkab Paser yakni untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi, dan perlindungan sosial lainnya. Untuk kegiatan padat karya di kecamatan, masing-masing kecamatan mendapatkan Rp 500 juta.
Untuk Pasar Murah, rencananya juga akan digelar di berbagai kecamatan di Paser. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD TA 2023 ini juga adalah tahun kedua implementasi RPJMD 2021 2026.
Beban berat sudah terbayang di depan mata yaitu ancaman inflasi yang dapat mempengaruhi target target capaian program/kegiatan dari setiap organisasi perangkat daerah. Inflasi bukan hanya akibat kenaikan harga bahan bakar akan tetapi lebih disebabkan ketegangan geo politik dunia yang telah merusak mata rantai distribusi pangan dan energi.
Demikian halnya, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak lepas dari proyeksi akan ancaman inflasi. RPJMD 2021-2026 adalah Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian Untuk Menggerakkan Perekonomian Masyarakat.
Tema ini menjadi titik tolak ukur pemerintah dalam menghadapi ancaman inflasi. Bagaimana menjaga ketersedian dan pasokan pangan, keterjangkauan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung kelancara distribusi, dan stabilisasi perekonomian daerah. (adv)
.jpg)
.jpg)
