Pemkot Balikpapan Siapkan Laporan untuk Penilaian Kota Peduli HAM

KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan saat ini tengah mempersiapkan penyampaian Laporan Kota Peduli HAM kepada yang meliputi mekanisme pengumpulan data dan pelaporan mengenai penilaian Kota Peduli HAM, Rencana Aksi HAM, serta Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang akan dievaluasi pada tahun 2025 ini. 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Adwar Skenda Putra mengungkapkan, dirinya berharap agar Pemkot Balikpapan dapat memperkuat sistem pelaporan dan pengumpulan data untuk mendukung proses penilaian Kota Peduli HAM. 

"Selain itu juga diharapkan bisa mempercepat pencapaian target Indeks Reformasi Hukum dan Rencana Aksi HAM di tahun 2025," ungkapnya. 

Untuk informasi, pada Rabu (5/2/2025) kemarin Pemkot Balikpapan melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli (KKP) HAM. Indikator penilaian ini, jika mengacu pada tahun 2024 diantaranya tingkat koordinasi Kemenkumham menyangkut produk hukum. 

Selain itu kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan atau evaluasi produk hukum); dan penataan database peraturan perundang-undangan. 

"Kami berkomitmen terhadap perlindungan HAM. Kami berupaya menciptakan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait maupun masyarakat dalam memperjuangkan dan melaksanakan HAM di Kota Balikpapan. Semoga kita bisa mencapai hasil terbaik di penilaian nanti," tegas Edo, sapaan Adwar Skenda Putra. 

Ditambahkan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Balikpapan, Elizabeth Toruan, mekanisme pengumpulan data dan pelaporan HAM dinilai dari tahun sebelumnya. Nantinya pelaporan yang disampaikan meliputi data pendukung terkait dokumen yang berhubungan syarat dari instansi terkait.

"Yang dilaporkan adalah indikator yg sesuai tupoksi OPD terkait dengan melampirkan data-data pendukung sebagai penguat laporan yang diserahkan," pungkas Elizabeth. 

Ia membeberkan sejumlah program pemkot Balikpapan terkait HAM yang mendukung penilaian ini. Antara lain pemberian bantuan hukum kepada anak-anak dan perempuan dan pembinaan kepada perusahaan untuk mengakomodir disabilitas. 

"Kami juga fokus terhadap lingkungan ramah anak, lingkungan sehat dan kota bersih, sanitasi berbasis lingkungan, beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan maupun UMKM," jelasnya. (efa)