Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Harapan masyarakat untuk melihat wajah baru Pasar Inpres Balikpapan dalam waktu dekat tampaknya harus ditunda. Anggota DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan pasar tersebut belum dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun 2026, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Dewan yang juga selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan ini, hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa dana untuk proyek tersebut tidak tersedia, akibat penyesuaian fiskal yang signifikan.
“Kemarin saya sudah konfirmasi langsung ke Dinas Perdagangan. Informasinya, pembangunan Pasar Inpres belum bisa dilakukan karena anggarannya sudah habis,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Pria yang karib disapa Daeng Lalla itu mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah berencana mengusulkan kembali proyek pembangunan Pasar Inpres dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Ya mudah-mudahan di tahun 2027 nanti bisa kembali dianggarkan agar pembangunannya dapat terealisasi,” katanya berharap.
Politisi Nasdem asal Balikpapan Barat ini menambahkan, kondisi serupa juga dialami banyak daerah lain akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut, pemangkasan daerah tersebut mencapai sekitar Rp1 triliun dari total dana transfer ke Balikpapan.
“Kami sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Anggaran kota kita benar-benar dipotong, bukan ditunda atau pinjaman. Jadi otomatis berdampak pada proyek-proyek fisik,” tegasnya.
Dampak dari pemotongan ini, lanjutnya, membuat sejumlah pembangunan fisik di tahun 2026 tidak dapat berjalan maksimal. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen memprioritaskan sektor-sektor esensial seperti kesehatan dan pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah tetap fokus pada hal-hal wajib. Dua sektor itu harus tetap berjalan meski kondisi keuangan terbatas,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap Pemkot Balikpapan dapat menemukan solusi alternatif agar pembangunan Pasar Inpres tidak tertunda terlalu lama.
“Kita semua paham kondisi fiskal sedang berat. Tapi semoga di tahun 2027 nanti proyek ini benar-benar terealisasi demi kepentingan masyarakat,” harapnya.
Menurut Daeng Lalla, pemangkasan itu disebabkan karena Pemerintah Pusat tengah fokus menjalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendati begitu, Daeng Lalla juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas seperti MBG yang tengah digencarkan pemerintah pusat dan daerah.
Baginya, meski masih menuai masukan dan kritik, program tersebut memiliki tujuan positif dan terus dievaluasi untuk hasil yang lebih baik.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Setiap masukan masyarakat pasti diperhatikan,” tutupnya. (lex)
.jpg)
