Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Dugaan penabrakan bagan tancap milik nelayan di perairan Manggar, Balikpapan Timur, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H. Baharuddin Daeng Lalla, meminta pihak berwenang segera menelusuri kapal yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.
Permintaan itu disampaikan Daeng Lalla usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Balikpapan, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pantai Bersinar Balikpapan Timur, serta pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, yang digelar di kantor DPRD Balikpapan, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, insiden tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Sebab, keselamatan aktivitas di laut merupakan tanggung jawab KSOP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayaran.
“Ini adalah kecelakaan di laut. KSOP memiliki tugas memastikan keselamatan pengguna laut. Karena itu harus ada upaya serius untuk mencari tahu kapal mana yang menabrak bagan nelayan,” kata Daeng Lalla.
Ia menilai, penelusuran sebenarnya dapat dilakukan melalui sistem pemantauan pelayaran yang dimiliki otoritas pelabuhan. Melalui data navigasi dan Vessel Traffic Service (VTS), pergerakan kapal di perairan Balikpapan seharusnya dapat dilacak.
“Koordinasi antara KSOP dan pihak navigasi perlu diperkuat. Dari data pergerakan kapal yang terekam di sistem navigasi, mestinya bisa diketahui kapal mana yang melintas di lokasi kejadian,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem yang akrab disapa Daeng Lalla itu juga menekankan pentingnya percepatan penyelidikan. Ia mengingatkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awal Februari 2026 dan kini telah berlalu lebih dari satu bulan.
“Kalau terlalu lama dibiarkan, dikhawatirkan jejaknya akan semakin sulit ditelusuri. Karena itu kami meminta KSOP segera menindaklanjuti laporan ini,” tegasnya.
Selain mengungkap pelaku penabrakan, Daeng Lalla juga menyoroti kondisi jalur pelayaran di perairan Balikpapan yang dinilai semakin padat. Menurutnya, perlu ada pengaturan jalur yang lebih jelas agar aktivitas kapal tidak mengganggu area tangkap nelayan.
“Harus ada pembagian ruang yang jelas di laut. Mana jalur kapal besar, mana area aktivitas nelayan. Dengan begitu tidak saling mengganggu,” katanya.
Ia berharap, langkah penelusuran yang dilakukan tidak hanya mampu mengungkap pelaku penabrakan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola jalur pelayaran di perairan Balikpapan.
“Yang paling penting sekarang adalah menemukan kapal yang menabrak. Setelah itu baru dibicarakan soal tanggung jawabnya. Nelayan harus mendapatkan keadilan atas kerugian yang mereka alami,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
