KaltimKita.com, Samarinda - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI secara daring melalui video konferensi, Senin (8/9/2025).
Dalam paparannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk mengejar target tanah yang belum terdaftar. "Sebanyak 2,9 juta bidang yang belum terdaftar terus berupaya didaftarkan melalui kegiatan prioritas seperti PTSL, redistribusi tanah, sertipikasi BMN, sertipikasi wakaf, rumah ibadah, dan lainnya," paparnya.
Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar mempercepat proses pendaftaran tanah dan penertiban kawasan hutan dilakukan tanpa tebang pilih dan tidak merugikan warga di sekitar hutan. (and)