Kaltimkita.com, SAMARINDA – Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti lambannya realisasi program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial di Kaltim, yang disebabkan oleh masalah lahan dan kurang efektifnya koordinasi antar instansi
“Masalahnya bukan hanya lahan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosesnya harus ditindaklanjuti dengan cepat dan serius. Kalau hanya sebatas peninjauan lahan tanpa ada tindak lanjut, program ini akan tetap mandek,” jelasnya.
Darlis sapaan akrabnya, menyebut bahwa walaupun ketersediaan lahan di Kaltim memadai, hambatan utama dalam merealisasikan program tersebut adalah kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kelemahan koordinasi terlihat jelas, baik di dalam pemerintahan provinsi sendiri maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten. Ini yang perlu menjadi perhatian utama," terangnya.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan sebuah peluang strategis untuk memperoleh alokasi anggaran APBN di bidang pendidikan melalui Kementerian Sosial, sebagai solusi alternatif atas keterbatasan dana dari kementerian terkait lainnya.
“Kalau terus begini, ya jangan salahkan Kementerian Sosial kalau di provinsi lain sekolah rakyat bisa jalan secara masif, sementara kita tidak maksimal. Ini peluang yang sayang kalau dilewatkan,” tambahnya.
Darlis menyebut bahwa untuk tahap pertama pelaksanaan, Kalimantan Timur sudah tertinggal. “Untuk bulan Juni-Juli ini, saya optimis hanya Samarinda yang bisa berjalan. Tapi di kabupaten lain, berat untuk realisasi,” tutup Darlis. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
