Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Balikpapan diwarnai dengan desakan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Tuntutan utama yang disuarakan para buruh meliputi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih layak serta perbaikan layanan BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, menyatakan dukungan terhadap upaya menyejahterakan kaum buruh.
Meski Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melaporkan UMK Balikpapan rutin naik setiap tahun sesuai regulasi, para buruh berharap besaran upah dapat ditingkatkan melalui forum tripartit.
"Harapan teman-teman buruh, UMK bisa naik lebih tinggi lagi. Hal tersebut tentunya akan dibahas secara mendalam bersama unsur tripartit," ujar Budiono kepada awak media, Jumat (1/5/2026).
Selain persoalan upah, masalah kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi isu krusial yang paling banyak dikeluhkan. Diketahui, terdapat sekitar 7.000 peserta BPJS Kesehatan di Balikpapan yang mengalami pemangkasan status kepesertaan oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Budiono menegaskan bahwa pihak legislatif akan melakukan pendalaman data melalui Dinas Sosial. Bagi warga yang tidak lagi terakomodasi anggaran pusat maupun provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memberikan perlindungan melalui APBD.
"Pemerintah kota telah menyiapkan dana sebesar Rp90 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat," tambahnya.
Budiono juga menyoroti kendala teknis di lapangan, mulai dari tunggakan klaim BPJS terhadap sejumlah rumah sakit hingga penumpukan antrean pasien yang belum teratasi.
Buruh pun meminta transparansi mengenai daftar penyakit yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional tersebut.
Guna mencari solusi konkret, DPRD Balikpapan berencana memanggil pimpinan BPJS Kesehatan setempat dalam waktu dekat.
"Kami akan menjadwalkan pertemuan khusus antara pihak BPJS Kesehatan dengan perwakilan buruh untuk menjawab berbagai keluhan," tutupnya. (ang)
.jpg)
.jpg)
