Kaltimkita.com, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar rapat mediasi bersama perwakilan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Berau, Senin (8/9/2025), di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau. Pertemuan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sebelum aksi damai yang dijadwalkan keesokan harinya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa pertemuan ini bentuk nyata kehadiran pemerintah. “Pemkab tidak bisa mengintervensi kebijakan aplikator. Namun aspirasi akan kami fasilitasi dengan surat resmi yang ditandatangani bupati dan diteruskan ke aplikator maupun kementerian,” jelasnya.
Dalam forum itu, Ketua Garda Berau, Didin Haerudin, menyampaikan sejumlah keluhan driver. Mulai dari promo tarif hemat yang dianggap merugikan, penerimaan mitra yang tidak transparan, hingga ketiadaan kantor perwakilan aplikator di Berau sejak 2021. “Awalnya Gojek punya kantor operasional, tapi sekarang tidak ada. Kalau ada masalah, driver sulit menyampaikan laporan,” ungkapnya.
Masing-masing komunitas juga menyampaikan tuntutan khusus. Driver Gojek meminta penyesuaian jam operasional GoFood dan penghapusan double order. Driver Grab menolak tarif hemat dan sistem tawar, sementara driver Maxim menyoroti tarif layanan makanan yang terlalu rendah. Perwakilan Maxim, Arda Yomi, menambahkan sistem di Berau berbeda karena dikelola dengan skema waralaba oleh perusahaan lokal.
Kadishub Berau, Andi Marewangeng, memastikan semua aspirasi akan ditindaklanjuti. Sedangkan Kasat Intelkam Polres Berau, AKP Chandra Buana, menegaskan pihaknya hanya menjaga keamanan. “Kami apresiasi langkah Pemda. Persoalan ini tidak bisa selesai sekali duduk karena menyangkut kebijakan perusahaan dan regulasi pusat. Kami harap semua tetap sabar dan kondusif,” ujar Chandra.
Sekkab Berau menutup rapat dengan memastikan tuntutan driver akan dituangkan dalam dokumen resmi yang akan diteruskan ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, dan aplikator terkait. (han/adv)