Ujian Gubernur Rudy Mas’ud: Peran Pers yang Terabaikan

Oleh: Rusdiansyah Aras

DINAMIKA politik di Kalimantan Timur kembali menghangat. Rencana aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Kaltim Bersatu pada 21 April mendatang menjadi sorotan utama. Isu yang diusung pun cukup tajam: penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "dinasti" dan tuntutan terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Dua titik sentral, Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kaltim, diprediksi akan menjadi muara massa. Di era digital ini, imbauan aksi telah liar berkeliaran di media sosial. Sebagai orang yang lama bergelut di dunia jurnalistik, saya melihat fenomena ini bukan sekadar riak demokrasi biasa, melainkan sebuah ujian nyata bagi kepemimpinan Rudy Mas’ud.

Menjaga Kemurnian Aspirasi

Demokrasi memang memberi ruang bagi setiap warga negara untuk bersuara, dan aksi unjuk rasa adalah instrumen yang dilindungi Undang-Undang. Namun, kekhawatiran terbesar dalam setiap pergerakan massa adalah kehadiran "pihak ketiga". Penumpang gelap yang kerap mengambil kesempatan dalam kesempitan ini bisa mengubah narasi damai menjadi anarkis.

Di sinilah kita berharap aparat keamanan mengedepankan langkah persuasif. Pendekatan humanis jauh lebih efektif dalam meredam tensi ketimbang tindakan represif yang justru bisa memicu eskalasi konflik.

Langkah Dialog: Cara Jitu Menuju Solusi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin. Langkah dialog adalah cara paling jitu. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang mau duduk bersama, mendengar keluhan, dan memberikan penjelasan yang transparan terkait program pembangunan.

Namun, ada satu catatan kritis yang perlu digarisbawahi: peran pers yang seolah terabaikan.

Belakangan ini, ada kecenderungan pemerintah lebih memprioritaskan influencer atau selebgram dalam mensosialisasikan kebijakan. Memang, jangkauan mereka luas di media sosial, namun mereka seringkali hanya menyentuh permukaan tanpa kedalaman substansi.

Pers Sebagai Jembatan, Bukan Penonton

Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan kode etik yang tidak dimiliki oleh media sosial personal. Mengabaikan pers dalam komunikasi publik adalah sebuah kekeliruan strategis. Pers seharusnya menjadi jembatan penghubung yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui kerja-kerja jurnalistik yang terukur, masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif, bukan sekadar potongan konten yang bias. Jika pemerintah ingin program pembangunannya dipahami secara utuh, kembalilah merangkul media massa arus utama.

Ke depan, tantangan Kaltim akan semakin kompleks. Menghadapi aksi 21 April nanti, kita semua berharap kedewasaan berpolitik tetap dijunjung tinggi. Jangan biarkan jembatan komunikasi itu putus, karena di atas jembatan itulah solusi biasanya ditemukan.

Poin-Poin Saran untuk Pemerintah Provinsi:

Buka Ruang Audiensi: Segera fasilitasi dialog dengan perwakilan aliansi sebelum aksi memuncak.

Optimalisasi Humas dan Pers: Kembalikan fungsi media sebagai mitra strategis dalam menjelaskan capaian dan hambatan pembangunan secara objektif.

Transparansi Kebijakan: Jelaskan secara gamblang arah pembangunan agar isu "dinasti" atau ketidakpuasan publik bisa dijawab dengan data dan fakta lapangan.(*)