Kaltimkita.com, SAMARINDA – Belakangan ini media sosial diramaikan dengan kabar anggaran jasa cuci atau laundry pakaian Gubernur Kalimantan Timur yang disebut-sebut mencapai Rp450 juta. Angka tersebut memicu sorotan publik karena dinilai fantastis. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Umum Setdaprov memastikan informasi tersebut tidak tepat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa anggaran Rp450 juta bukan diperuntukkan khusus untuk laundry pakaian kepala daerah, melainkan untuk kebutuhan operasional sejumlah fasilitas rumah jabatan (rujab).
“Kita sudah lihat yang di medsos ramai soal anggaran Rp450 juta. Memang itu kita siapkan untuk belanja jasa cuci atau laundry, tapi bukan hanya untuk pakaian kepala daerah,” ujar Astri saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), nomenklatur kegiatan memang tertulis sebagai belanja laundry untuk kepala daerah. Namun, penamaan tersebut mengikuti sistem yang ada di aplikasi pemerintah.
“Kalau dilihat di data RUP, memang nama nomenklaturnya seperti itu. Padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan untuk jasa laundry kebutuhan rumah tangga di gedung-gedung rumah jabatan,” jelasnya.
Menurut Astri, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti pencucian karpet, gorden, bedcover, hingga taplak meja yang digunakan dalam berbagai kegiatan resmi.
Ia menambahkan, fasilitas rumah jabatan di Kaltim tidak hanya satu gedung, melainkan mencakup enam gedung besar yang aktif digunakan setiap hari untuk kegiatan pemerintahan maupun masyarakat.
“Rujab tidak hanya satu gedung, tapi ada enam gedung yang harus diakomodir. Setiap hari ada kegiatan di sana, mulai dari acara kedinasan sampai kegiatan masyarakat,” katanya.
Astri juga menyoroti meningkatnya penggunaan gedung rumah jabatan sebagai lokasi kegiatan, seiring kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi kegiatan di hotel.
“Sekarang dengan efisiensi, banyak kegiatan yang sebelumnya di hotel dipindahkan ke gedung rujab. Jadi kebutuhan operasional, termasuk laundry, ikut meningkat,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah fasilitas seperti musala dan guest house di kawasan rumah jabatan juga aktif digunakan. Bahkan, guest house tersebut kerap menampung tamu penting, termasuk pejabat dari luar daerah.
“Di guest house itu ada 12 kamar, sekitar 10 kamar digunakan untuk tamu VIP. Bahkan gubernur, menteri, dan tamu provinsi lain juga pernah menginap di sana. Jadi setiap hari kita lakukan laundry untuk seprai dan bedcover,” jelas Astri.
Ia menegaskan, anggaran Rp450 juta tersebut merupakan alokasi untuk satu tahun dan mencakup seluruh kebutuhan laundry di enam gedung, bukan semata untuk pakaian gubernur.
“Jadi tidak benar kalau disebut anggaran laundry kepala daerah Rp450 juta. Nilainya memang segitu, tapi itu untuk sarana dan prasarana di enam gedung selama satu tahun,” tegasnya.
Meski begitu, Astri menyebut pihaknya tetap akan melakukan evaluasi penggunaan anggaran tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi.
“Nanti akan kita lihat lagi, apakah penggunaannya akan sebesar itu atau tidak. Semua berdasarkan kebutuhan kegiatan,” pungkasnya. (hyi)


