KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Ketua Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) Andin Syamsir sangat mendukung adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kehadirannya memberikan dampak positif, meski tetap ada sisi negatif yang harus diterima.
Hal positif yang akan berdampak seiring kehadiran IKN yakni dari sektor ekonomi. Ini menjadi salah satu hal yang akan berdampak. Mengingat kemajuan daerah, otomatis kesejahteraannnya akan ada. Namun perlu diingat, tingkat perekonomian yang meningkat nantinya, apakah menjadi keuntungan bagi warga lokal atau justru mereka hanya sebagai penonton.
Mengaca pada proyek nasional yakni proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan. Sejak 2018, ia berjuang agar tenaga kerja lokal bisa dimaksimalkan. Karena masih ada tenaga kerja dari luar Kaltim yang diberdayakan, hal ini menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat Balikpapan.
”Makanya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama GM Pertamina, kami sampaikan hal tersebut di depan DPRD. Dan ada kesepakatan menerima tenaga kerja lokal,” ujar Andin Syamsir .
Nah, hal ini kata Ketua DPW Laskar Pangeran Antasari Kalimantan yang juga harus dilakukan dalam proses pembangunan IKN. Bagaimana, bisa memaksimalkan tenaga kerja lokal. ”Kami tidak melarang, jika itu memang tenaga ahli, tapi ada hal lain yang mampu dikerjakan tenaga lokal, kenapa tidak maksimalkan tenaga lokal,“ jelasnya.
Pun dengan bidang akademisi, sisi positif nya juga ada. Karena dunia pendidikan di Kaltim akan meningkat kualitasnya. Ini demi menunjang kebutuhan tenaga kerja ahli di IKN. ”Kualitas pendidikan di Kaltim tidak kalah hebatnya dengan yang ada di jawa. Para lulusan terbaik di Kaltim, bisa menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sementara, sisi negatif dan menjadi keseriusan daerah yakni persoalan kemacetan jalan. Ini harus menjadi perhatian, karena kemacetan yang terjadi di Jakarta akan pindah. Hal ini dipengaruhi dengan kemungkinan banyaknya pendatang. ”Perlu dilakukan perencanaan dan konsep yang matang untuk tata ruang kota nya,“ katanya.
Terlepas dari itu, dalam proses pembangunannya, dikatakan pemerintah pusat harus benar-benar merangkul kesultanan yang ada di Kaltim. Sebab Kaltim punya beberapa kerajaan seperti Paser dan Kutai Kartanegara. ”Sangat penting terus berkoordinasi dengan mereka dan minta pendapat,“ ujarnya.
Pun di struktur Badan Otorita IKN, ia mengatakan perlu merangkul putra daerah. Itu yang sangat diharapkan sejak awal dan sudah disampaikan. “Orang lokal perlu dilibatkan, karena yang tahu daerah ya orang daerah. Banyak saja disini yang berkompeten dan punya kualitas,“ pungkasnya. (and)


