Penas Petani Nelayan 2023, Dorong Pemerintah Pemenuhan Kebutuhan Pertanian

Kaltimkita.com, PADANG – Usai upacara pembukaan Penas Petani Nelayan 2023, Gubernur Isran Noor menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim atas terselengaranya even tiga tahunan pelaku utama (petani dan nelayan) Indonesia di Kota Padang, Sumatera Barat, 10 - 15 Juni 2023.

Diakuinya, Perhiptani terus mendorong Pemerintah agar merealisasikan memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian, seperti satu desa potensi satu penyuluh. "Sebab saat ini, saya akui jumlah penyuluh kita masih sedikit dan jauh dari cukup untuk satu desa satu penyuluh," ungkapnya.Tidak kalah pentingnya, lanjutnya, bagaimana pemangku kepentingan bidang pertanian menumbuhkembangkan dan menggerakkan petani millenial sebagai wujud regenerasi petani.

"Petani kita ni banyak yang sudah uzur, tua-tua meski semangatnya muda. Tapi, anak-anak muda kita harus didorong agar meneruskan usaha pertanian untuk ketahanan dan kemandirian pangan bangsa," harapnya.Hasil kegigihan petani dan nelayan dalam pengembangan kegiatan pertanian lanjutnya, didukung kebijakan Pemerintah yang pro pertanian, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa.

"Yang bekerja petani, juga nelayan, di laut, di sungai. Semua menghasilkan, semua produktif untuk memenuhi pangan kita. Jadi, lewat kerja kerasnya, kita berprestasi," ungkapnya. Kehadiran Pemerintah, ujarnya, baik pemerintah provinsi terlebih kabupaten dan kota menjadi wajib di wilayahnya, tertutama dalam pembinaan dan penganggaran bagi pelaku utama."Ya kita harus hadir, gubernur hadir, bupati hadir, wali kota juga hadir. Dimana? Ya, memprogramkan kegiatan dan mengalokasikan anggaran, harus pro petani dan nelayan," tegas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini.

Terkait Kaltim, Gubernur Isran mengisahkan beberapa daerah di tanah air yang memiliki sumber daya alam melimpah ingin merdeka, sebab itu merupakan ekspresi. Padahal ungkapnya, tidak betulan ingin merdeka,tetapi ekspersi mereka hanya ingin pemerataan, karena antara Jawa dan diluar Pulau Jawa terjadi kesenjangan dan diskriminasi pembangunan infrastruktur maupun ekonomi. (adv/diskominfo)