Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA - Untuk mewujudkan kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengoptimalan pendapatan daerah. Terlebih, dengan meningkatnya secara signifikan realisasi pajak daerah selama beberapa tahun terakhir ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan pada tahun 2019, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp 75,13 miliar. Sementara pada 2023 jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 141,05 miliar, atau tumbuh dengan rata-rata sebesar 9 persen per tahun.
“Peningkatan ini positif, dan menjadi bukti bahwa pengelolaan pajak daerah mulai membuahkan hasil. Tetapi masih banyak yang harus kita benahi untuk mencapai potensi maksimal,” ungkap Sunggono belum lama ini.
Salah satu upaya Pemkab Kukar lebih mengoptimalkan pendapatan ini adalah mendorong transformasi digital dalam tata kelola pajak daerah. Yang akan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi prioritas. Ia meyakini digitalisasi pajak akan memberikan transparansi dan akurasi yang lebih baik.
Sunggono juga mengakui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, termasuk kurang optimalnya pengelolaan objek retribusi, rendahnya kualitas layanan, dan belum tertibnya tata kelola.
“Kami terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola retribusi melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan objek retribusi yang lebih baik,” tegas Sunggono.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pemkab Kukar mulai memetakan potensi sumber pendapatan baru. Ini termasuk optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan program-program kementerian dan lembaga nasional di Kukar.
Saat ini Sunggono tengah menginstruksikan setiap OPD untuk memetakan peluang baru. Sebagai bagian dari strategi besar kami dalam diversifikasi pendapatan. Dengan fokus pada peningkatan kemandirian fiskal, Pemkab Kukar bertekad menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah-langkah ini bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi bagaimana pendapatan daerah dapat secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kukar,” pungkasnya. (ian)
.jpg)
.jpg)
