KaltimKita.com, TANA PASER - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) meminta Dinas Perhubungan Paser agar menindak aktivitas truk batu bara yang melintas di jalan umum nasional. Banyak masyarakat mengeluhkan adanya aktivitas tersebut.
Ketua LSM Ahmad Zaky mempertanyakan apakah aktivitas tersebut memiliki izin dan sudah sesuai aturan. Menurutnya mengapa instansi terkait tidak ada penindakan. "Karena dengan banyaknya kendaraan muatan batu bara melintas, masyarakat sekitar Kuaro merasa dirugikan akibat debu yang makin banyak dan menganggu lalu lintas sekitar," kata Zaky, Selasa (7/6/2022).
Keberadaan aktivitas ini menurutnya sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Ditambah lagi banyak gangguan lalu lintas jalur trans Kaltim terdampak. Keberadaan LSM Gempur kata dia untuk mengawasi kinerja aparatur negara baik itu pemerintah daerah hingga instansi vertikal. Sehingga perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)Paser Inayatullah mengatakan pihaknya segera melaksanakan penertiban dan penegakan hukum. Khususnya pada aktivitas angkutan batu-bara dan kelapa sawit yang disinyalir melebihi beban angkutan sesuai kelas jalan.
Dishub menduga ada beberapa pengusaha angkutan batu bara yang tidak memiliki izin angkutan. Apalagi jalan kabupaten dan jalan negara dimanfaatkan. Dari yang harusnya menggunakan jalan hauling sendiri. "Kami akan libatkan juga rekan-rekan dari LSM Gempur saat penertiban angkutan Odol atau overload nanti untuk mengawasi," kata Inayatullah.
Dishub Paser sebelum kegiatan ini juga akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait seperti Polres, Kodim, dan Satpol-PP untuk ikut dalam penertiban dan penegakan hukum. (rul)
.jpg)
.jpg)
