Kaltimkita.com, BALIKPAPAN — Kodam VI/Mulawarman berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjamin iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur. Hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (10/05/25) bertempat di Ruang Yudha Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan.
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), dan diikuti oleh rombongan Kemenko Polhukam antara lain Brigjen TNI Haryadi, S.E. (Asdep Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan), Kolonel Arm Themy Usman, S.Sos., M.Sos. (Kabid Penguatan Demokrasi) beserta staf terkait. Serta pejabat jajaran daerah Kaltim, antara lain Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P., Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr. H. M. Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si., Kejati Kaltim, BINDA Kaltim, Kaban Kesbangpol Prov. Kaltim serta unsur Forkopimda dan satuan TNI–Polri wilayah Kalimantan Timur.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menyoroti maraknya tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas, yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu hambatan besar bagi dunia usaha dan investasi. "51,5 persen permasalahan di kawasan industri berasal dari ormas. Ini telah berdampak negatif terhadap pertumbuhan investasi," tegasnya.
Menindaklanjuti hasil rakor sebelumnya di Kemenko Polhukam, disepakati pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas yang Meresahkan Masyarakat dan Mengganggu Investasi, guna mewujudkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan iklim investasi yang sehat di daerah.
Wakapolda Kaltim mengungkapkan, Polda Kaltim telah membentuk satgas internal dengan kekuatan 330 personel yang sudah aktif melaksanakan Operasi Pekat Mahakam II dengan 423 kegiatan selama periode 1–9 Mei 2025.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Prov. Kaltim, Sutadi, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa dari 3.468 ormas yang terdaftar sejak 2007, hanya 931 yang masih aktif. Pemprov Kaltim terus membina ormas melalui berbagai kegiatan dialog, pelatihan, dan mediasi untuk meredam potensi konflik dan menumbuhkan ormas yang sehat, produktif, dan berwawasan kebangsaan.
Kodam VI/Mulawarman menyatakan siap bersinergi bersama Polda Kaltim, Pemda, dan seluruh unsur terkait dalam menindak tegas segala bentuk gangguan keamanan berkedok ormas premanisme, demi menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional di Kalimantan Timur. (kdm)
.jpg)
