Kaltimkita.com, SAMARINDA - Masalah keterbatasan akses pendidikan kembali mencuat di Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti adanya ketimpangan antara jumlah peserta didik dan daya tampung sekolah negeri, yang dinilai menjadi penghambat pemerataan hak pendidikan.
Menurut Sarkowi, fenomena membludaknya pendaftar di sekolah negeri setiap tahun menunjukkan bahwa masyarakat masih bergantung pada fasilitas pendidikan yang dikelola pemerintah. Sayangnya, kapasitas yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.
“Sekolah negeri masih jadi pilihan utama karena biaya yang lebih terjangkau dan dianggap lebih terjamin dari sisi fasilitas. Tapi, ketika daya tampung tidak seimbang, akan muncul masalah baru, yaitu siswa yang gagal melanjutkan pendidikan,” katanya.
Tak hanya dari sisi kapasitas, tantangan lain datang dari kondisi geografis Kukar yang luas dan beragam. Sarkowi menekankan pentingnya pendekatan spasial dan kebutuhan riil masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan sekolah baru.
“Kita harus benar-benar paham kondisi wilayah. Kukar itu luas sekali. Jarak antardesa ke kota sangat jauh. Jadi sekolah harus dibangun dengan strategi yang bisa menjawab kebutuhan akses pendidikan yang merata,” ujarnya.
Sebagai contoh, rencana pembangunan sekolah di wilayah Loa Tebu disebut sebagai langkah yang tepat karena berada di area penyangga yang bisa menjangkau beberapa desa sekaligus. Namun, persoalan ketersediaan lahan masih menjadi penghambat utama.
“Permasalahan terbesar kita saat mau bangun sekolah baru itu justru pembebasan lahannya. Ini butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten, atau bahkan peran masyarakat melalui hibah,” jelas Sarkowi.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak sosial dari ketidakseimbangan ini. Tidak sedikit siswa yang gagal masuk sekolah negeri akhirnya terpaksa menunda pendidikan hingga satu tahun. Bagi keluarga kurang mampu, pilihan bersekolah di swasta bukanlah solusi yang mudah karena faktor biaya.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal keadilan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak dari daerah terpencil tertinggal hanya karena mereka jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Sarkowi mendesak agar pemerintah daerah mempercepat penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar pembangunan sekolah bisa lebih tepat sasaran.
“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan harus dijamin untuk semua, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
