Kaltimkita.com, PENAJAM- Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Anggota Sub Wilayah Timur I dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Wali Kota Bontang, Bupati Paser. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Kemenko 3, IKN, Kecamatan Sepaku, PPU pada Jumat (21/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, yang menegaskan komitmen penuh DPD RI untuk mendukung percepatan pembangunan IKN. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk memastikan pembangunan nasional tetap selaras dengan aspirasi daerah penyangga.
“Kedatangan kami ke sini membawa mandat konstitusi, membawa kepentingan daerah dalam tiap pembangunan nasional. Dengan terbitnya berbagai regulasi, termasuk Perpres terkait percepatan pembangunan IKN, semakin jelas bahwa akselerasi pembangunan harus dioptimalisasi. Tugas kami adalah memastikan kepentingan pusat selaras dengan aspirasi daerah penyangga,” ujar Tamsil.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan progres pembangunan IKN Tahap I yang telah menunjukkan capaian signifikan serta rencana pembangunan Tahap II yang berfokus pada Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan mengacu pada amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
“Pembangunan IKN adalah amanat Presiden yang menugaskan kita memastikan seluruh fasilitas inti negara dapat terbangun tepat waktu. Targetnya jelas: pada 2028, Nusantara harus siap menjadi ibu kota politik Indonesia,” tegas Basuki.
Usai pemaparan, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan Otorita IKN. Dalam sesi ini, para kepala daerah menyampaikan beragam masukan terkait sinkronisasi pembangunan, kesiapan infrastruktur penunjang, hingga kebutuhan regulasi yang lebih adaptif agar pembangunan IKN dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat daerah penyangga.
Pada sesi diskusi, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyampaikan sejumlah usulan penting terkait kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah inti penyangga IKN. Ia menegaskan bahwa penguatan infrastruktur dasar sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan wilayah.
Dalam paparannya, Wabup Waris menekankan pentingnya peningkatan status bandara yang dibangun di IKN. “Kami memohon dukungan agar bandara yang dibangun di IKN dapat ditingkatkan menjadi bandara domestik dan ke depan menjadi bandara internasional. Dengan landasan sepanjang 3,5 kilometer, bandara ini sangat layak untuk peningkatan status dan akan memperkuat konektivitas PPU dengan wilayah nasional,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah penyangga. “Kami mengusulkan percepatan pembangunan Bendungan Talake dan Bendungan Lawe. Dua bendungan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiga kecamatan dan mendukung pertumbuhan kawasan penyangga IKN,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Wabup Waris juga meminta dukungan terhadap pembangunan dua jembatan strategis yang telah lama diusulkan pemerintah daerah. “Jembatan Riko–Gersik perlu segera direalisasikan karena akan memperpendek waktu tempuh masyarakat dan mendorong ekonomi lokal. Begitu pula Jembatan Nipah-Nipah – Balikpapan yang menjadi akses vital untuk memperkuat hubungan Penajam dan Balikpapan sebagai pintu masuk utama menuju IKN,” tegasnya.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan kebutuhan prioritas serta memperkuat koordinasi antara DPD RI, Otorita IKN, dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten PPU berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan IKN ke depan, sehingga manfaat pembangunan ibu kota negara benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat wilayah penyangga. (adv)
.jpg)
_1.jpg)
