Kaltimkita.com, SAMARINDA - Tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut aparatur pemerintah tidak hanya mengandalkan semangat kerja, tetapi juga kemampuan beradaptasi, ketepatan mengambil keputusan, serta integritas dalam menjalankan tugas. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang memimpin secara langsung kegiatan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan jabatan fungsional, sekaligus menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Kerja keras tidak akan mengecewakan hasilnya. Namun kerja keras saja tidak cukup, harus diiringi kerja cerdas, menyeluruh, dan ikhlas agar hasilnya tak terbatas,” ujar Gubernur Harum saat menyampaikan arahan kepada para aparatur yang baru dilantik.
Pelantikan ini mencakup 1.148 pejabat fungsional, 3.223 PPPK tahap II, serta 309 PPPK tahap II paruh waktu. Menurut Gubernur, jumlah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat struktur birokrasi guna menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, stabil, dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Gubernur Harum menegaskan bahwa ASN dan PPPK merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik sehingga harus memiliki sikap profesional dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah. “ASN dan PPPK adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kemampuan memberikan solusi terbaik, sikap melayani, dan kemauan untuk terus belajar menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Selain kompetensi, ia juga menaruh perhatian besar terhadap aspek disiplin kerja. Menurutnya, disiplin merupakan fondasi penting dalam membentuk aparatur yang mampu berakselerasi dan mengejar ketertinggalan di berbagai sektor pembangunan. “Disiplin adalah kunci keberhasilan. Dari disiplin itulah lahir konsistensi, tanggung jawab, dan kinerja yang berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Harum menjelaskan bahwa pengangkatan jabatan fungsional dan PPPK ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, kapasitas sumber daya aparatur diharapkan semakin optimal, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Kita harus yakin bahwa energi besar yang dikeluarkan dalam bekerja akan kembali kepada kita dalam bentuk hasil yang setara,” pungkas Gubernur Harum, seraya mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk berkontribusi maksimal bagi kemajuan Kalimantan Timur. (den/adv diskominfokaltim)
.jpg)
.jpg)
