Kaltimkita.com, KUKAR— Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah VI menyatakan sikap tegas terkait polemik antara Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar), AKBP Dody Surya Putra, dengan anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual.
Insiden yang berawal dari laporan masyarakat jahab soal konflik agraria, GMKI Wilayah VI menilai, seharusnya Polri, dalam hal ini Polres Kukar, dapat bersama-sama dengan Pak Yulianus Henock menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Jahab, Kutai Kartanegara.
Koordinator Wilayah VI GMKI, Julio Antou, menegaskan bahwa sikap Kapolres Kukar yang diduga melakukan intimidasi dan pernyataan bernada ancaman terhadap seorang anggota DPD RI merupakan tindakan yang tidak pantas, arogan, dan berpotensi mencederai marwah institusi kepolisian.
“Kami dari GMKI Wilayah VI meminta Kapolda Kaltim untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kapolres Kukar ( AKBP Dody Surya ) sesuai ketentuan Etik institusi Polri. Polri mengusung semangat Presisi yang mengedepankan sifat humanis, akuntabel, dan profesional. Maka Polres Kukar seharusnya menunjukan sikap yang responsif dan menjadi pengayom masyarakat bukan justru arogan merespon advokasi yang dilakukan seorang senator saat mendampingi masyarakat,” tegas Julio.
Lebih lanjut, GMKI Wilayah VI menekankan bahwa selama ini Polri, khususnya Polda Kaltim, telah membangun sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat. Pola itu seharusnya juga terjadi dalam hubungan dengan institusi negara seperti DPD RI.
“Polri harus menjadi teladan moral dan hukum, menjaga marwah institusi, serta membangun sinergi dengan semua pihak. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk terus mengawal persoalan ini dan mendorong langkah konkret dari Polda Kaltim demi terciptanya rasa aman masyarakat di daerah,” tutup Julio. (*)
.jpg)
.jpg)
