Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya tata kelola yang tertib dan berkeadilan dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikan melalui pemandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Wali Kota Balikpapan, yakni tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Anggota Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Menurut Nelly, penataan dan pembinaan gudang menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya aktivitas industri dan perdagangan di Kota Balikpapan. Ia menilai, kehadiran regulasi tersebut akan memperkuat sistem distribusi barang sekaligus menjaga ketertiban tata ruang kota. “Pengaturan lokasi dan fungsi gudang perlu disesuaikan dengan tata ruang wilayah agar distribusi barang berjalan efisien dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah kota yang menyesuaikan zona pergudangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Upaya ini dinilai strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, terkait Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), Golkar menilai regulasi tersebut merupakan langkah maju menuju pembangunan yang inklusif dan setara. “Pemerintah perlu memastikan prinsip kesetaraan gender terintegrasi di setiap tahap kebijakan dan program pembangunan daerah,” jelas Nelly.
Ia menambahkan, melalui PUG, pemerintah diharapkan dapat memperkuat peran lembaga pemberdayaan perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Balikpapan.
Fraksi Golkar menegaskan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah daerah yang mengedepankan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. “Dua raperda ini menunjukkan arah pembangunan Balikpapan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keseimbangan dan keberpihakan terhadap masyarakat,” tutup Nelly. (lex)
.jpg)
