Kaltimkita.com, SAMARINDA – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus bergulir.
Di tengah euforia pembangunan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan, mengingatkan agar proses ini tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan perpindahan fisik, tetapi juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi keterlibatan masyarakat lokal.
Menurut Fadly, pemindahan ASN dan masyarakat ke wilayah IKN harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi warga lokal dalam pembangunan, bukan justru menjadikan mereka sebagai penonton di tanah sendiri.
“Pemindahan ini seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Kaltim, khususnya di wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara dan Paser. Tapi peluang ini harus disiapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari pelatihan SDM, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan akses kerja dan usaha,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa arus urbanisasi ke IKN akan membawa dinamika sosial dan ekonomi baru. Tanpa perencanaan matang, masyarakat lokal dikhawatirkan tidak mampu bersaing dengan pendatang yang lebih dulu siap secara keterampilan dan modal.
“Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton. Harus ada strategi agar mereka bisa ambil bagian sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja terampil, bahkan sebagai mitra usaha dari pembangunan ini,” ujarnya.
Fadly juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga menyiapkan infrastruktur sosial, seperti pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan akses modal UMKM yang menyasar langsung warga lokal.
“IKN bukan hanya soal gedung pemerintahan, tapi juga kehidupan sosial ekonomi baru. Kita perlu membangun sistem yang inklusif agar warga lokal tidak tersisih dalam proses transformasi ini,” tambahnya.
Selain itu, Fadly menegaskan bahwa pemindahan ASN harus dijalankan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan daerah penyangga dan keterlibatan lintas sektor.
Ia berharap pembangunan IKN tidak hanya menguntungkan satu titik pusat, tetapi memberikan dampak ekonomi yang merata di Kaltim.
“Kami di DPRD Kaltim tentu mendukung IKN sebagai proyek strategis nasional. Tapi dukungan ini harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memastikan masyarakat kita ikut tumbuh dan berkembang bersama ibu kota negara baru,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Fadly menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan IKN dengan keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
