Kaltimkita.com, SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penanggulangan HIV dan Tuberkulosis (TB) sebagai respons atas tren peningkatan kasus yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Langkah percepatan ini dilakukan Komisi IV DPRD Samarinda dengan menitikberatkan pada penguatan sistem pencegahan dan edukasi masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting agar penanganan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga mampu menekan laju penularan sejak awal.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan pihaknya saat ini tengah menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Salah satu kolaborasi yang dilakukan yakni dengan Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI).
Menurutnya, keterlibatan organisasi tersebut penting untuk memastikan substansi regulasi benar-benar menjawab persoalan di lapangan, khususnya terkait pola penanganan dan strategi sosialisasi.
“Kami mengumpulkan masukan dan saran untuk memperkuat isi Perda. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana sosialisasi pencegahan bisa dilakukan lebih masif dan terstruktur,” ujar Riska, Selasa (5/5/2026).
Ia menekankan bahwa edukasi publik menjadi kunci utama dalam memutus rantai penyebaran, terutama karena masih adanya stigma dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap HIV dan TB.
Riska juga mengungkapkan bahwa dorongan pembentukan regulasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan di lapangan, kasus kedua penyakit tersebut masih cukup tinggi dan membutuhkan intervensi yang lebih sistematis.
Melalui Raperda ini, DPRD berharap ada landasan hukum yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari fasilitas kesehatan hingga peran masyarakat.
“Harapannya, Perda ini tidak hanya menjadi aturan, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk menekan angka kasus di Samarinda,” pungkasnya. (Rk/adv).
.jpg)
.jpg)
.jpg)
