Tulis & Tekan Enter
images

Anggota DPRD PPU Syarifuddin HR

DPRD PPU Sambut Baik Rencana Gubernur Kaltim Bantu Revitalisasi Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam

Kaltimkita.com, PENAJAM- Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin HR menyambut baik rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud memberikan bantuan anggaran revitalisasi atau pembangunan anjungan Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, PPU. 

“Waktu melakukan safari Ramadan di PPU minggu lalu, bapak gubernur berjanji akan membantu membenahi Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam. Tentu niat baik itu kami apresiasi,” kata Syarifuddin, Jumat (21/2025). 

Syarifuddin berharap, Gubernur Kaltim merealisasikan bantuan anggaran untuk revitalisasi Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam di tahun anggaran 2026. 

“Kami berharap niat baik bapak gubernur tersebut dituangkan dalam kebijakan anggaran pemerintah provinsi tahun depan,” harapnya. 

Politikus Partai Demokrat PPU meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menyambut rencana bantuan anggaran untuk mensupport revitalisasi Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tersebut dengan melakukan upaya penyelesaian lahan milik masyarakat yang masuk dalam areal rencana pembangunan anjungan Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam. 

Karena, Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar di APBD 2024 untuk revitalisasi atau pembangunan anjungan Pelabuhan Speedboat dan Klotok Penajam. Namun, proyek pembangunan anjungan tersebut tidak bisa direalisasikan pemerintah daerah lantaran terbentur masalah lahan. Karena, sebagian lahan yang masuk areal perencanaan pembangunan anjungan milik warga setempat. 

Selain itu, Pelabuhan Klotok Penajam juga merupakan milik perorangan beserta lahannya. Pihak pengelola Pelabuhan Klotok Penajam akan menyetujui proyek revitalisasi tersebut dengan syarat hak pengelolaan Pelabuhan klotok Penajam nantinya dikuasai sepenuhnya. 

 Apabila Pelabuhan Klotok Penajam direvitalisasi pemerintah daerah, maka pengelolaannya harus melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah. 

“Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati PPU supaya menyelesaikan kendala lahan lahan tersebut agar revitalisasi pelabuhan bisa direalisasikan tahun depan,” tandasnya. (Adv)


TAG

Tinggalkan Komentar

//