KaltimKita.com, BALIKPAPAN- Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan drg. Arianti Anaya, MKM dan Dra. Oos Fatimah Rosyati M. Kes, selaku Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan RI beserta rombongan melakukan visitasi ke Kampus Universitas Balikpapan, Jumat (10/2/2023) lalu.
Kunjungan kedua pejabat dari Kementrian Kesehatan RI itu juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dr. dr. H. Jaya Mualimin Sp.Kj, MARS. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dr. Andi Sri Juliarti. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono. Para dokter dari Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo dan Tim Kedokteran Universitas Balikpapan.
Pertemuan ini berlansung di ruang Conference Room yang juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur Universitas Balikpapan Dr. H. Rendi Susiswo Ismail SE, SH, MH. Ketua Yayasan Billy Away SH, MH,. Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. Isradi Zainal. Sejumlah Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Dekan dan beberapa dosen.
Rektor Uniba mengatakan pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dibukanya Fakultas Kedokteran. Termasuk sarana dan prasarana. Sebagai kampus yang berada dekat dengan IKN, tentu keberadaan fakultas kedokteran cukup penting.
“Mudah-mudahan dengan dibukannya Fakultas Kedokteran di Universitas Balikpapan ini akan memenuhi jumlah tenaga dokter yang ada di Kaltim yang jumlahnya masih kurang,” ujarnya.
Ia menambahkan, semua upaya telah dilakukan, termasuk persyaratan yang telah dipenuhi dan dengan adanya moratorium. Mengingat moratorium tersebut merupakan upaya perjuangan dari Uniba, yang menikmati justru perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, bukan di Kaltim.
"Tanggal 10 Februari merupakan hari yang penuh berkah. Sehingga kita akan kenang, sebagai hari disetujuinya Fakultas Kedokteran Uniba, mudah-mudahan segera mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Untuk itu, paling tidak tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah ada Fakultas Kedokteran di Universitas Balikpapan ini,” ujarnya.
Sementara itu dr. H. Jaya Mualimin dalam sambutannya mengatakan, ada dua Fakultas Kedokteran yang sedang diupayakan, yaitu UMKT Samarinda dan Uniba. Dimana ke dua universitas ini sudah divisitasi oleh Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI pada hari ini. Menurutnya progres untuk pendirian Fakultas Kedokteran ini sangat baik.
Dengan adanya moratorium yang baru dan atas keinginan dari Menteri Kesehatan RI, tentu sebagai awal dalam pemenuhan kuota dokter yang tersedia di Indonesia. Utamanya membuka fakultas kedokteran di bagian timur Indonesia. Seperti di Papua, Maluku dan termasuk di Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kita itu dilangkahi. Kemarin ketika kita membangun rumah sakit tingkat nasional, kita dilangkahi. Ternyata dibangunnya di Makasar, padahal kita juga ingin memiliki rumah sakit skala nasional di kaltim. Tetapi walaupun kita dilangkahi IKN ada di kita,” ujar dr. Jaya.
Dibukanya Fakultas Kedokteran ini, menurutnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, khususnya di Kalimantan Timur. Karena rasio dokter dengan penduduk Indonesia, ternyata kalah dengan Singapura. Bahkan Indonesia di bawah Vietnam.
"Makanya Menkes sempat bingung, kok bisa demikian. Untuk itu, saya berharap Uniba menjadi pelopor sebagai universitas yang ada di Kalimantan Timur khususnya universitas swasta," harapnya.
Sementara itu, Rendi Susiswo Ismail dalam sambutannya menyampaikan, pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Balikpapan ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Bahkan kepada semua pihak sudah dilakukan pendekatan untuk meyakinkan bahwa layaknya Universitas Balikpapan memiliki Fakultas Kedokteran.
Hal ini dikarenakan, kebutuhan Fakuktas Kedokteran di Kaltim hanya ada satu saja. Sehingga ditahun 2016 lalu, Uniba berinisiatif untuk mendirikan fakultas Kedokteran dan bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di pulau Jawa.
“Kita berjuang untuk kemudian diberikan ruang untuk mendirikan fakultas kedokteran. Sampai jalur-jalur politik pun kita tempuh, hingga di Komisi X di DPR RI,” ujar Rendi Ismail.
Lebih lanjut Rendi mengatakan, sudah ada lebih seratus perguruan tinggi yang mengajukan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Dan yang paling banyak mengajukan adalah perguruan tinggi yang berada di pulau Jawa. Dan banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
“Dan Alhamdulillah, Bu Dirjen membuka hati, untuk melakukan visitasi ke kampus Universitas Balikpapan agar Uniba segera mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama drg. Arianti Anaya, MKM, dalam beberapa sambutannya mengatakan, pihaknya menyambut baik keinginan Universitas Balikpapan untuk mendirikan Fakultas Kedokteran.
Menurutnya, Indonesia ini masih kekurangan dokter. Jika melihat data WHO, diminta untuk satu banding seribu. Maka seharusnya Indonesia itu mempunyai 277 ribu dokter dengan jumlah penduduk 277 juta jiwa. Tapi sampai saat ini, Indonesia hanya memiliki 170 ribu dokter.
“Berarti masih ada seratus ribu dokter yang kurang. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asean, kita itu nomor tiga terendah. Kita cuma di atas Kamboja dan Laos,” ujar Arianti Anaya.
Menurutnya, ini menjadi PR besar, karena selama ini dokter ini dinilai cukup, namun setelah dikumpulkan semuanya, ternyata tidak cukup. Bahkan masih ada 500 Puskesmas tanpa dokter di Indonesia. Termasuk di Balikpapan ini, ada 28 Puskesmas.
Jika melihat kebutuhannya, ada 3900 dokter, tetapi saat ini baru ada 2000 dokter dan masih ada kekurangan 1900 sampai 2000 dokter di Kaltim.
“Dan baru ada satu Fakultas Kedokteran di Kalimantan Timur ini, yaitu di Universitas Mulawarman, yang lulusannya hanya 75 orang pertahun,” ujarnya.
Terlebih dengan ditetapkannya IKN di Kaltim, pasti menambah jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan tenaga dokter turut meningkat. Dan upaya Kementerian Kesehatan untuk mempercepat kebutuhan dokter ini adalah salah satunya membuka Fakultas Kedokteran di daerah, seperti di Universitas Balikpapan ini.
“Karena kalau fakultas kedokteran dari Jakarta misalnya, didorong ke Balikpapan apalagi ke Papua, semakin kecil kemungkinan. Jadi yang paling benar adalah membuka fakultas kedokteran di daerahnya masing-masing. Sehingga terkait jumlah dan distribusi yang tadinya jadi masalah itu bisa diselesaikan,” tutupnya. (HumasUniba)
.jpg)
