Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan sekitar Rp1,3 triliun terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Balikpapan mendapat sorotan dari anggota DPRD Balikpapan Dapil Timur, Subari.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperlambat laju pembangunan di berbagai sektor, terutama di wilayah Balikpapan Timur yang masih membutuhkan banyak sentuhan infrastruktur dasar.
“Pemangkasan anggaran sekitar Rp1,3 triliun tentu berdampak besar bagi Balikpapan. Apalagi di Balikpapan Timur, banyak program prioritas yang sedang kami perjuangkan hingga saat ini,” ujar Subari belum lama ini.
Subari menegaskan, salah satu proyek yang paling ditunggu masyarakat adalah pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. Proyek tersebut sudah lama diperjuangkan, bahkan sejak masa pemerintahan wali kota sebelumnya.
“Rumah sakit ini bukan hanya impian warga Balikpapan Timur, tapi juga seluruh masyarakat kota. Tahun ini sebenarnya sudah mulai dianggarkan, tapi dengan adanya pemangkasan DBH, tentu berpengaruh pada realisasi,” jelasnya.
Meski demikian, Subari berharap masyarakat bisa memahami kondisi fiskal pemerintah saat ini. Ia juga memastikan pihaknya di DPRD tetap memperjuangkan agar ada alokasi anggaran, meski tidak penuh, untuk menjaga progres pembangunan.
“Tentu teman-teman di Banggar (Badan Anggaran) akan terus berupaya agar pembangunan tetap berjalan, minimal ada progres nyata di lapangan,” tegas politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, Subari menyampaikan harapannya agar kondisi keuangan daerah bisa kembali normal pada tahun anggaran 2026. Ia juga mengapresiasi upaya Gubernur Kalimantan Timur yang telah berjuang mempertahankan porsi dana transfer bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kita semua berharap tahun depan anggarannya bisa kembali pulih. Pak Gubernur juga luar biasa, terus memperjuangkan agar TKD tidak terus dipangkas karena dampaknya sangat terasa di daerah,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Subari juga menyoroti pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah Balikpapan Timur. Saat ini, proyek pembangunan SDN 022 dan SMPN 028 tengah berjalan. Ia pun mendorong agar ke depan juga ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan tersebut, meski kewenangan pembangunan SMK berada di tingkat provinsi.
“Kami berharap ada tambahan SMK di Balikpapan Timur. Walaupun kewenangan provinsi, tapi teman-teman di DPRD tetap memperjuangkan agar ada perhatian lebih,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan banjir juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan legislatif. Salah satunya terjadi di kawasan Perumahan Pondok Asri, yang kerap menjadi titik genangan saat hujan deras.
“Masalah banjir di Pondok Asri masih jadi PR bersama. Kami dorong agar penanganannya bisa segera terealisasi,” pungkas Subari. (lex)
.jpg)
