Kaltimkita.com, SAMARINDA - Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyatakan angka stunting Kaltim naik 1,1 persen menjadi 23,9 persen. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting 14 persen secara nasional dan 12,83 persen untuk Kaltim pada 2024 mendatang.
Menyikapinya, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim menginstruksikan agar gerak cepat dan tepat dilakukan TPPS Kaltim bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Satuan Tugas (Satgas) Stunting Kaltim.
"Kita harus segera mencari masalah penyebab kenaikan angka stunting ini, segera," kata Hadi Mulyadi saat menerima Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, di ruang kerjanya, Rabu 15 Februari 2023.
Koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan diakuinya, dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota sudah berjalan cukup baik. Namun perlu komunikasi lebih intensif hingga ke tingkat lapang agar permasalahan stunting yang menyelimuti Benua Etam segera tertangani.
"Saya minta BKKBN bersama Satgas secepatnya buat pertemuan dan hadirkan seluruh instansi serta lembaga terkait," ungkapnya.
Hal serius bagi orang nomor dua Benua Etam ini ditindaklanjuti jajaran Perwakilan BKKBN Kaltim dan Satgas Stunting dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan di daerah. "Kami melaporkan ke Pak Wagub selaku Ketua TPPS, bahwa awal Maret ini kita lakukan pertemuan, forum TPPS," ucap Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto.
Forum rencananya akan dihadiri Ketua TPPS kabupaten dan kota se Kaltim, dilanjutkan rapat kerja daerah terkait stunting di Kaltim, serta langkah dan upaya konkrit lainnya.
"Pak Wagub ada minta dibuatkan surat kepada TPPS dari tingkat kota dan kabupaten, hingga Kelurahan dan desa untuk rapat. Dalam rapat itu diharapkan bahas apa penyebab naiknya angka stunting di masing-masing wilayah," pungkasnya. (an)
.jpg)
