Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan saat ini kian dihadapkan pada situasi dilematis, di mana kebutuhan akan guru dan tenaga kesehatan terus meningkat. Sementara, regulasi dari pemerintah pusat membatasi ruang gerak dalam melakukan rekrutmen.
Ya, hal tersebut diutarakan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo seusai menghadiri rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, pada Kamis (10/7/2025) siang.
Ia menyampaikan, bahwa secara terbuka kekurangan tenaga pendidik dan medis, termasuk dokter, telah menjadi persoalan serius di lapangan. Namun, kebijakan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian PAN-RB, membuat pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengangkat pegawai baru.
“Kita ini kekurangan guru, tenaga kesehatan dan dokter. Tapi semua itu terkait regulasi yang melarang daerah merekrut CPNS secara bebas. Jadi ruang kita sangat terbatas,” ungkap Bagus.
Kendati demikian, lanjutnya, Pemkot mulai mempertimbangkan penggunaan tenaga kontrak individu. Namun, Bagus mengakui bahwa skema ini masih perlu dikaji lebih dalam mengingat ketidakjelasan aturan dan potensi pelanggaran hukum.
"Saya enggak tahu apakah ini diperbolehkan dalam peraturan menteri. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan regulasi, ya tentu kita tidak bisa menggaji mereka. Ini yang menjadi problem, dan nanti akan kami tindak lanjuti lebih lanjut," jelas Bagus.
Situasi ini makin mendesak seiring rencana pembangunan tiga hingga empat sekolah baru dan beberapa fasilitas kesehatan tahun depan. Artinya, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan lagi hal yang bisa ditunda.
“Kalau bangunan sekolah dan rumah sakit sudah siap, lalu siapa yang mengajar dan melayani pasien? Ini harus disiapkan dari sekarang,” jelasnya.
Dalam upaya mencari celah regulasi, Pemkot Balikpapan telah meminta sejumlah OPD untuk bersurat resmi ke kementerian terkait, berharap ada kebijakan khusus untuk kebutuhan tenaga guru dan kesehatan.
Sementara itu, proses rekrutmen melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terus berjalan. Dari 2.200 formasi yang tersedia, baru sekitar 600 yang sudah terisi, sisanya masih dalam proses administrasi.
“Kita masih menunggu pengumuman lanjutan, kemungkinan antara Agustus sampai Oktober. Yang jelas kita tetap ajukan karena kemampuan anggaran daerah cukup untuk gaji P3K,” kata Bagus.
Selain urusan SDM, tambah Bagus, Pemerintah Kota juga tengah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan beberapa sekolah di berbagai lokasi strategis, seperti kawasan Islamic Center, perumahan WIKA, dan Grand City. Ada pula rencana pembangunan SMA di Balikpapan Timur yang menunggu proses hibah lahan dari provinsi.
“Kami juga usulkan satu sekolah untuk dapat bantuan keuangan provinsi. Mudah-mudahan bisa terealisasi tahun ini setelah sebelumnya sempat tertunda,” tutupnya. (lex)
.jpg)
